Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang siap berproses untuk menerapkan teknologi blockchain dalam layanan publik digital yang diterapkan saat ini.
Pemanfaatan teknologi tersebut diyakini akan membawa transformasi besar dalam pelayanan publik, termasuk kaitannya dalam hal keamanan data dan transparansi informasi.
Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengungkapkan pentingnya akselerasi penerapan blockchain di Sumedang.
Menurutnya, teknologi blockchain merupakan jawaban atas kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
"Insyaallah teknologi ini akan kami terapkan di dua lokasi, yaitu Smart City Jatinangor dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," ungkap Yudia.
Menurut Yudia, penggunaan blockchain akan menjamin keamanan dan keutuhan data masyarakat karena teknologi ini bersifat tidak bisa diubah setelah data terekam.
Baca Juga
"Dengan penerapan blockchain, kami berharap dapat meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Keamanan data pribadi mereka terjamin, dan pelayanan publik akan lebih efektif," lanjutnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Macmudin dalam sambutannya ketika membuka acara menyatakan, blockchain adalah langkah penting untuk memperkuat integritas pelayanan publik.
"Pemerintah saat ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang kredibel dan transparan. Teknologi blockchain menjamin bahwa data yang disajikan tidak bisa diutak-atik, sehingga dengan keamanan tinggi memberikan kepercayaan kepada masyarakat," ujar Bey.
Lebih jauh, Bey berharap melalui acara tersebut, teknologi blockchain dapat lebih dipahami oleh para pemangku kebijakan di pemerintahan daerah, dan menjadi solusi efektif dalam mewujudkan pemerintahan digital yang lebih kuat di masa depan.
Selain forum diskusi, acara diisi juga dengan kompetisi Mobile Legends, aktivitas sponsor, kuis berhadiah, dan panel diskusi yang membahas lebih dalam tentang penerapan blockchain.
Acara yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat tersebut menghadirkan diskusi strategis terkait implementasi blockchain di pemerintahan daerah.
