Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menggunakan teknologi rantai blok atau blockchain. Teknologi ini akan diperluas penerapannya ke sektor layanan publik.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan pihaknya menginsiasi penerapan blockchain oleh kabupaten/kota agar bisa beradaptasi dengan penerapan teknologi yang mengedepankan keamanan data dan jaringan, sekaligus mendukung keterbukaan.
“[Dengan blockchain] Pelayanan publik jadi lebih baik, bisa lebih menjelanakan perizinan segala macam dan semuanya bisa memantau pada saatnya. Jadi secara sederhana itu. Dan kami ingin mensosialisiakan jangan sampai jawabannya ketinggalan dalam penggunaan blockchain ini,” katanya usai membuka Local Government Blockchain Forum & Festival 2024, Rabu (6/11/2024).
Menurutnya lewat acara yang digagas Diskominfo Jabar tersebut melahirkan pemahaman baik pada perangkat daerah dan kabupaten/kota untuk menerapkan teknologi tersebut.
“Jadi kami berharap dengan acara ini di awal, nanti pemahaman lebih baik, jadi lebih PD lagi dan lebih transparan lagi dan lebih efisiensi lagi pemerintahan yang dijalankan, Itu dari sisi pemerintah. Dari segi publik, lebih mudah lagi memantau,” tuturnya.
Bey menilai penerapan blockchain bisa mengantisipasi adanya peretasan dan kekhawatiran publik terkait keamanan data. Menurutnya sistem ini bisa mendeteksi jika ada pelanggaran keamanan data yang terjadi. “Jadi kalau ada perubahan, ada segala macam itu, ketahuan, ada notifikasi,” ujarnya.
Baca Juga
Menilai teknologi ini penting namun memiliki persoalan masih sulitnya dipahami oleh awam, Bey meminta acara tersebut bisa menjelaskan teknologi ini dari mulai dasar. Menurutnya pemahaman dasar blockchain penting agar para pemangku kebijakan bisa memahami secara matang.
“Karena blockchain ini kan walaupun sudah lama ada, tapi buat di kalangan kita sesuatu yang baru. Jadi saya bercandainya jangan-jangan bisa seperti supply chain atau apa. Jadi yang penting para bupati, wali kota dan juga Eselon 2 paham dulu yang penting logikanya berpikirnya seperti apa,” tuturnya.
Penerapan blockchain di Pemprov Jabar sendiri sudah dilakukan untuk data kepegawaian, menurut Bey, selanjutnya teknologi ini bisa diterapkan untuk pelayanan publik seperti pembayaran pajak.
“Jadi di Jawa Barat sudah untuk data pensiun semuanya nanti transparansi anggaran dan sebagainya mungkin, Sapa Warga juga bisa menggunakan hal itu jadi seperti penggunaan Sapa Warga untuk yang pembayaran STNK dan sebagainya juga sebaiknya menggunakan itu, karena sudah pasti aman dan tidak akan diubah,” tuturnya.
Menurutnya teknologi blockchain menjamin keamanan data warga pembayar pajak, dan bisa mencegah terjadinya manipulasi kepemilikan kendaraan.
“Kan bisa saja sekarang pada saat ini saya sudah bayar STNK, sudah bayar pajak PKB, pajak bermotor. Tahu-tahu ada yang bisa mengubah bahwa saya belum bayar. Itu kan tidak baik. Dan ini nanti ada notifikasinya, Itu secara sederhana seperti itu,” ujarnya.
