Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menginstruksikan Inspektorat dan Satpol PP memeriksa program Jabar Future Leaders Scholarship (JFLS) di Dinas Pendidikan Jawa Barat yang dianggap tidak transparan.
Program JFLS atau program bantuan biaya pendidikan tinggi dari Pemprov Jabar kepada masyarakat yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik berprestasi di bidang akademik dan nonakademik merupakan program yang dilahirkan di zaman Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Bey mengatakan pihaknya pekan lalu melakukan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan tiga tahun lebih tersebut. Menurutnya program ini harus lebih transparan, mengingat sudah pendaftaran sudah memutuskan kandidat yang mendapatkan program.
"Kemarin kami evaluasi, jadi memang harus lebih transparan. Memang sudah pengumuman tapi tidak menutup kemungkinan bisa dianulir atau tidak. Tapi kami melihat dalam prosesnya ada ketidaktransparanan," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (22/10/2024).
Karena itu pihaknya mengaku sudah meminta Inspektorat dan Satpol PP melalui Penyidik PNS untuk mendalami lebih jauh soal ketidaktransparanan tersebut. Menurutnya temuan ini akan dijadikan bahan pihaknya memperbaiki program tersebut.
"Bukan apa-apa, untuk perbaikan ke depan supaya yang mendapatkan itu betul-betul yang berprestasi atau membutuhkan. Jangan sampai pembagian beasiswa itu tidak ada dasarnya," katanya.
Baca Juga
Bey mengaku program JFLS diketahui oleh masyarakat secara terbuka mulai dari pendaftaran, seleksi hingga pemilihan perguruan tinggi.
"Jadi kami ingin transparan kepada masyarakat. Masyarakat tahu prosesnya, mulai tahap awal pendaftaran berapa yang daftar. Seleksi administrasi berapa yang gugur, terus dan pemilihan perguruan tinggi seperti apa. Itu semua transparan," paparnya.
Selain itu mereka yang tidak lolos pun bisa mendapatkan informasi yang jelas agar tidak ada kecurigaan. "Yang tidak dapat (beasiswa) mendapatkan informasi yang jelas kenapa tidak dapat. Kan bisa untuk perbaikan atau seperti apa," ujarnya.
Kepala Satpol PP Jabar Ade Afriandi mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan arahan dari Pj Gubernur Bey Machmudin, untuk menelusuri proses administrasi dan teknis perekrutan JFLS 2024.
Terlebih sesuai amanah UU 23/2014 Pasal 255 ayat 1, Satpol PP diperkenankan melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda). Termasuk pemeriksaan kepada perorangan, badan publik dan ASN.
Bersama Auditor Inspektorat Jabar, Satpol PP kata Ade, akan menindaklanjuti apakah terjadi pelanggaran atau tidak dalam pelaksanaan JFLS 2024. "Kami dalam proses menunggu dan mempelajari. Nanti kalau dengan Inspektorat ternyata ditemukan pelanggaran, kami akan melajukan lidik terhadap masalah yang dilaporkan," katanya.
Dia juga memastikan akan mengawal indikasi kecurangan dalam JFLS 2024 ini, karena dari Mei-September 2024 pernah menjadi Plh Kadisdik.
"Saya juga tidak dalam konteks melepas tanggungjawab. (Walaupun) dalam proses yang dilaporkan, JFLS itu dari Disdik berproses dari Januari sampai Oktober kemarin," ucapnya.
Diakuinya, selama menjabat sebagai Plh Kadisdik Jabar belum sekalipun ada pembahasan terkait JFLS 2024, baik kebijakan, teknis, maupun proses seleksi. Sebab saat itu dirinya diminta fokus pada pelaksanaan PPDB 2024.
"Makanya kamu bersama-sama dengan Inspektorat untuk menggali hal tersebut. Kami juga mempelajari Kepgub-nya, karena ditandatangani kadis atas nama gubernur. Jadi ya tentu kadis yang memiliki tanggungjawab. Teknis, kadis definitif yang lebih tahu karena itu berproses dari Januari," paparnya.
Menurutnya masalah ini akan segera diselesaikan secepat mungkin sesuai permintaan Bey Machmudin, terutama dalam mengatasi kekurangan administrasi yang menjadi persoalan di JFLS 2024.
Dia pun berharap, skandal JFLS 2024 ini hanya sebatas kesalahan administrasi dan tidak melebar ke ranah lain.
Informasi yang beredar di wartawan, program JFLS ini mengandung indikasi kecurangan.
Antara lain status perguruan tinggi yang menjadi rekanan tidak jelas, panitia JFLS tidak pernah memberi laporan berita acara rekrutmen, proses rekrutmen tidak transparan dan tidak ada pengumuman resmi. Sejumlah pelamar dikabarkan sudah mengajukan protes atas ketidaktransparanan ini pada Kementerian.
