Bisnis.com, BANDUNG— Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jawa Barat mengalami deflasi dalam tiga bulan terakhir.
Terbaru, BPS merilis indeks harga konsumen (IHK) mounth to mounth (m-to-m) Jawa Barat pada September mengalami deflasi 0,21%. Sedangkan secara year on year (YoY) inflasi Jawa Barat mencapai 2,09%.
Meski daya beli dianggap menurun dengan catatan deflasi di tiga bulan beruntun, namun ternyata Warga Jawa Barat justru tercatat banyak menggunakan fasilitas pinjaman dari aplikasi peer to peer landing secara online (pinjol).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Imansyah membeberkan, hingga Juli 2024, nilai pinjaman Warga Jawa Barat terhadap lembaga fintech mencapai Rp18 triliun lebih. Jumlah itu meningkat 18,08% secara y-on-y, atau meningkat Rp2,76 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang sebesar Rp15,25 triliun.
"Apabila dibandingkan dengan Desember 2023, outstanding pinjaman fintech 9,09% meningkat Rp1,41 triliun (8,51%)," kata Imansyah.
Meski demikian, peningkatan data pinjaman terhadap fintech juga sejalan dengan data wanprestasi, atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo (TWP90) di Jabar yang mencapai 3,09%.
Baca Juga
Namun, Imansyah meyakinkan, angka kredit macet kreditur fintech ini sebenarnya menurun jika dibandingkan dengan Juli 2023 yang berada di angka 4,14%.
Hanya saja memang diakuinya, rasio TWP90 tersebut lebih buruk jika dibandingkan dengan nasional yang sebesar 2,54%.
Di sisi lain, dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dari perusahaan keuangan digital ini, pihaknya juga mengimbau agar pengajuan pinjaman hanya dilakukan di aplikasi remi yang sudah berizin OJK.
Pasalnya, akan banyak kerugian masyarakat yang melalukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, mulai dari bunga pinjaman yang tidak masuk akal, hingga pencurian data yang berpotensi disalahgunakan.
Selain itu, OJK juga mencatat angka aktivitas keuangan ilegal makin tinggi. Dari 1 Januari hingga 24 September 2024, OJK telah menerima 12.733 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 12.021 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal.
"Ada 712 pengaduan terkait investasi ilegal, dan sekarang sudah banyak jumlah entitas ilegal yang telah dihentikan atau diblokir," kata dia.
Walau begitu, Imansyah menyebut kinerja sektor jasa keuangan Provinsi Provinsi Jawa Barat hingga 31 Agustus 2024 terjaga stabil dan resilien. Dengan kinerja keuangan yang bertumbuh dan memiliki indikator prudensial yang memadai, di tengah dinamika perekonomian dunia yang terindikasi mengalami penurunan di mayoritas negara utama.
Di tatanan lokal, laju ekonomi Provinsi Provinsi Jawa Barat di kuartal II/2024 tumbuh 4,95% (year on year/YoY), lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2024 (yoy) sebesar 4,94%, tapi pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,05% yoy.
Menurut Imansyah, pertumbuhan ekonomi Provinsi Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke-11 dari seluruh provinsi di Indonesia dan urutan ke-3 dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
“Dari sisi lapangan usaha, laju ekonomi Provinsi Provinsi Jawa Barat ditopang Industri Pengolahan dengan pertumbuhan 2,81% YoY. Pertumbuhan lapangan usaha tertinggi terjadi di sektor Transportasi dan Pergudangan (14,13% YoY). Sementara dari sisi pengeluaran, ekonomi Provinsi Provinsi Jawa Barat ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dengan pertumbuhan 3,84% YoY. Pertumbuhan sisi pengeluaran tertinggi terjadi pada Konsumsi Pemerintah (26,63% YoY),” paparnya.
Imansyah juga memaparkan perkembangan kinerja perbankan di Provinsi Jawa Barat pada 31 Agustus 2024 mengalami pertumbuhan positif secara yoy, tercermin dari beberapa indikator.
“Indikator itu antara lain Aset mencapai Rp987 triliun, atau tumbuh sebesar Rp77,32 triliun (8,50% YoY). Bila dibandingkan dengan posisi Desember 2023, total Aset perbankan di Jawa Barat tumbuh sebesar Rp45,26 triliun (4,81% ytd),” jelasnya.
Selanjutnya untuk periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp672 triliun, tumbuh sebesar Rp43,64 triliun (6,95% yoy). Bila dibandingkan dengan posisi Desember 2023, penghimpunan DPK tumbuh sebesar Rp13,89 triliun (2,11% ytd).
Sementara itu, Kredit atau Pembiayaan mencapai Rp614 triliun, tumbuh Rp48,3 triliun (8,54% yoy) dan bila dibandingkan dengan posisi Desember 2023, penyaluran Kredit tumbuh Rp36,52 triliun (6,33% ytd).
