Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-13.
Predikat ini diraih secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2023.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin menghadiri penyerahan opini tersebut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (21/5/2024).
Bey mengapresiasi predikat WTP dari BPK untuk ke-13 kalinya tersebut. Pihaknya juga akan menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK terkait temuan yang ada.
"Tahun ini kembali Pemprov jabar dapat predikat WTP Ini yang ke-13 kali dan tadi sudah jelas ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, kami komit tindaklanjuti," katanya.
Beberapa poin rekomendasi yang akan ditindaklanjuti antara lain hasil pemeriksaan di BPR Intan Jabar dan BPR Indramayu Jabar. "Kemudian tadi ada dari Biro Kesra sesuai dengan rekomendasi," katanya.
Baca Juga
Bey juga memastikan sudah memerintahkan Kepala Inspektorat Jabar untuk menindaklanjuti secepat mungkin dan meningkatkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan BPK.
"Ya harus dipenuhi dalam waktu 60 hari dan saya sudah minta bu Inspektur untuk menindaklanjuti," ujarnya.
Bey sendiri menilai opini WTP menandakan bahwa pembangunan di Jabar akuntabel dan transparan. Keberhasilan meraih Opini WTP tidak lepas dari kerja keras semua pihak di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar, termasuk dukungan dari DPRD Jabar.
"Tentunya dengan kolaborasi solid dan komitmen kuat sebagai kunci suksesnya," kata Bey.
Bey juga mengatakan, Pemda Provinsi Jabar akan memperhatikan sejumlah catatan untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan ke depannya. Tujuannya agar Pemda Provinsi Jabar dapat mempertahankan Opini WTP.
Fokus utama saat ini, kata Bey, yakni optimalisasi penggunaan APBD untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
"Fokus utama adalah optimalisasi penggunaan APBD untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program pembangunan dan kesejahteraan harus direncanakan dan diformulasikan dengan baik, memastikan setiap rupiah memberikan manfaat maksimal," ucapnya.
Bey menambahkan, Pemda Provinsi Jabar juga berkomitmen untuk meningkatkan peran aktif inspektur dan melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati.
"Sebagai penutup, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti catatan-catatan dan temuan BPK RI pada pemeriksaan tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, serta akan meningkatkan peran aktif inspektur, serta melaksanakan rencana aksi yang telah disepakati," tuturnya.
