Bisnis.com, BANDUNG--Kabar penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya sebagai Pj Bupati Cirebon di tengah proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 dinilai jadi beban baru bagi Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan penunjukan Wahyu sebagai Pj Bupati Cirebon menjadi kejutan di tengah persiapan PPDB 2024 yang ditargetkan bersih dari kecurangan. "Mei MOP nih. Suprise pertengahan Mei, surprise untuk semua pihak, kaget," katanya kepada media, Kamis (16/5/2024).
Menurutnya Wahyu mendapatkan tugas sebagai Pj Bupati Cirebon di tengah PPDB yang menjadi hajat besar Dinas Pendidikan. "Menyangkut ratusan ribu calon peserta PPDB. Bagi Disdik ini hajat besar, cakupannya luas. Mencakup SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat," kata Abdul Hadi.
PPDB setiap tahunnya selalu melahirkan kisruh, Abdul Hadi menunjuk kasus pada 2023 lalu dimana ditemukan alamat palsu calon siswa. Tahun ini, ada harapan pelaksanaan lebih baik karena sejumlah perubahan signifikan dilakukan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.
"Nah, tahun ini Alhamdulillah sudah launching kick off dengan sangat banyak perubahan signifikan dan kami sangat apresiasi pada persiapan Pak Pj Gubernur, Sekda, Kadisdik dan jajaran untuk melaunch sistem PPDB yang sangat berani dan tegas terhadap bentuk kecurangan. Ini luar biasa, kami apresiasi," katanya.
Namun ketika Wahyu menjadi Pj Bupati Cirebon memunculkan kemungkinan tidak akan efektifnya fungsi yang bersangkutan sebagai Kadisdik.
Baca Juga
"Jenderal adalah kadisdik. Ketika dapat tugas jadi Pj bupati. Ini akan berat kalau digabung. Jadi Pak Pj Gubernur perlu menunjuk Plt sebagai komandan tertinggi PPDB di seluruh Jawa Barat," kata dia.
Meski Wahyu sudah menandatangani fakta integritas bersedia mundur jika PPDB 2024 terjadi kecurangan, Abdul Hadi menilai Plt yang menggantikan Wahyu harus juga meneken fakta integritas.
"Harus buat Pakta Integritas untuk pengganti beliau (Wahyu). Untuk jenderal tertingginya (yang baru). Harus Plt Kadisdik. Tidak bisa beliau rangkap tugas. Enggak akan mampu. Akan ada salah satu yang terbengkalai," katanya.
Karena itu, urusan pelik ini menurutnya harus dikaji oleh Biro Hukum Setda Jabar, karena jika Plt gagal dan harus meletakan jabatan menurutnya lucu karena yang bertanggung jawab harusnya Wahyu Mijaya.
"Tapi ini kondisi, kalau enggak ada perubahan. Akan jadi beban jadi Pj gubernur. Keputusan ada di Pak Pj Gubernur," ujarnya.
Abdul Hadi mengaku tidak bisa mengomentari keputusan Menteri Dalam Negeri menunjuk Wahyu sebagai Pj Bupati Cirebon. Dia berharap PPDB berlangsung bersih, transparan meski Kadisdik meninggalkan posisinya.
"Kami tidak dalam posisi menilai keputusan kementerian tapi kami menyampaikan, ini PR dari konsekuensi keputusan ini. Jadi jenderal yang terbaik, tunjuk Plt yang terbaik," pungkasnya.
Sebelumnya, jabatan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat jadi taruhan bagi Wahyu Mijaya. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan komitmen PPDB 2024 bersih dari kecurangan ditunjukan dengan adanya fakta integritas Kadisdik dan jajaran Forkompinda.
"Kami komit, semua transparan dan keluhan masyarakat akan dijawab segera. Dengan berani Kadisdik melakukan penandatanganan fakta integritas dan siap mempertaruhkan jabatannya," katanya di Kick Off PPDB 2024 di Aula Barat, Gedung Sate, Rabu (8/5/2024).
Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya memastikan siap diberhentikan dari jabatannya sebagai Kadisdik Jabar. "Forkopimda sudah komitmen PPDB akuntabel, bersih, transparan. Tadi saya sudah tandatangan siap diberhentikan dari jabatan kalau misalnya terbukti melakukan intervensi atau apapun atau misalnya pungli," katanya.
