Bisnis.com, BANDUNG--Himpunan Kawasan Industri (HKI) meminta agar Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar rajin menggelar pertemuan dengan para pengusaha KI.
Direktur Eksekutif HKI Fahmi Sahab mengatakan Jawa Barat menjadi barometer terhadap pertumbuhan kawasan maupun industri.
Karena itu investasi nasional dipengaruhi oleh industri manufaktur yang ada di Jawa Barat.Karena itu pihaknya mengapresiasi DPMPTSP Jabar yang menggelar Forum Percepatan Investasi Kawasan Industri yang mengumpulkan pengusaha serta regulator di satu forum.
"Iklim-iklim perbaikan investasi itu harus dilihat ke depannya, jadi perlu sekali forum seperti ini diadakan rutin duduk bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha," tuturnya, Rabu (15/5/2024).
Menurutnya regulator dan dunia usaha bisa membahas perkembangan dan permasalahan di lapangan terkait investasi seperti keamanan, perizinan hingga infrastruktur.
"Karena kawasan industri ini tidak bisa dilihat sebagai pure business. Dia ini suatu bentuk usaha kepedulian terhadap pembangunan ekonomi nasional yang memberi multiflier effect terhadap devisa, tenaga kerja dan lingkungan," katanya.
Baca Juga
Fahmi menilai tugas kawasan industri sebetulnya adalah tugas dari pemerintah, namun sejak tahun1989 peluang itu diberikan pada sektor swasta yang akhirnya mendorong pertumbuhan industri manufaktur hingga menjadikan pengusaha kawasan sebagai mitra pemerintah.
"Sehingga permasalahan-permasalahan di kawasan industri tidak bisa diserahkan sepenuhnya oleh kawasan industri, itu harus diselesaikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, baik dari sisi software maupun hardware, baik dari sisi perizinan maupun infrastruktur," katanya.
Bantuan dari pemerintah menurutnya akan memberikan dampak yang sangat besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. "Kawasan industri sebagai instrumen, alat percepatan industri yang ujungnya pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah pengusaha industri banyak mengutarakan keluhan terkait persoalan investasi di lapangan. Mulai dari pasokan air hingga berlikunya perizinan antar kementerian. Di forum tersebut persoalan ini langsung dijawab oleh Kementerian Perindustrian, BKPM hingga DPMPSTP Kabupaten/kota di Jabar.
