Bisnis.com, BANDUNG – Luas panen padi di Jawa Barat pada 2023 mengalami penurunan sebesar 4,74% dari 1,58 juta hektare atau setara 79.000 hektare dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,66 juta hektare.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Marsudijono menyebutkan penurunan luas panen tersebut turut berdampak pada produksi padi yang juga mengalami penurunan sebesar 3,11%, dari 9,43 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2022 menjadi 9,14 juta ton pada 2023.
Penurunan produksi padi ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah penurunan luas panen padi yang signifikan terutama pada subround Januari−April 2023 dan September−Desember 2023.
"Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bekasi merupakan beberapa wilayah lumbung padi di Jawa Barat yang mengalami penurunan produksi padi yang cukup besar. Sementara itu, beberapa kabupaten/kota seperti Cianjur, Garut, dan Bandung justru mengalami peningkatan produksi padi yang cukup besar," kata Marsudijono, dikutip dari data BPS, Jumat (8/3/2024).
Dijelaskan, penyusutan luas lahan pertanian yang tidak terkendali dengan baik di Jawa Barat menjadi ancaman serius bagi produksi padi.
Kondisi ini diperparah dengan penggunaan teknologi yang tidak optimal serta faktor-faktor lain seperti pemilihan benih tanaman yang tidak bersertifikat, pemakaian pupuk yang tidak seimbang, serta sistem pengairan dan pemberantasan hama yang kurang maksimal.
Baca Juga
Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonsia (HKTI) Jabar Entang Sastraatmadja menilai alih fungsi lahan yang tak terkendali serta ketidakoptimalan dalam menggenjot produktivitas menjadi salah satu penyebab turunnya produksi padi.
"Di Jawa Barat, sepertinya di samping alih fungsi lahan yang membabibuta, produktivitas juga tidak digenjot dengan baik. Jadi faktor-faktor itu yang ikut menentukan," ujar Entang.
Data yang dirilis BPS melalui Kerangka Sampel Area (KSA) 2024 menunjukkan bahwa Jabar kalah dalam produktivitas pertanian dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Entang mengimbau agar lahan-lahan sawah atau ladang yang tersisa harus dijaga dan dipertahankan. Dia juga mendesak pemerintah provinsi agar konsisten dengan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda LP2B) dan peraturan pemerintah tentang Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).
"Kalau itu (Perda LP2B dan LSD) ditetapkan, maka sisa lahan yang ada ini masih bisa kita pertahankan untuk meningkatkan produksi," tegas Entang.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menggenjot produksi adalah dengan mengalihfungsikan lahan-lahan terlantar kembali menjadi sawah dan ladang.
Program pencetakan sawah pernah dilakukan di daerah Jawa Barat bagian selatan, seperti Cianjur Selatan, Sukabumi Selatan, dan Tasik Selatan. Namun, upaya tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga masyarakat terdorong untuk melakukan alih fungsi lahan kepada pembangunan perumahan, pemukiman, industri, dan fasilitas publik seperti jalan tol.
Entang menekankan bahwa pengendalian terhadap alih fungsi lahan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dia juga menyoroti tren masyarakat yang cenderung lebih tertarik pada ruang industri dan pemukiman daripada ruang pertanian. Hal ini dianggap lebih menguntungkan bagi pelaku usaha di ruang tersebut.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada kesadaran bersama untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian agar produksi padi di Jabar dapat terjaga dan meningkat kembali.
"Alih fungsi lahan yang selama ini tidak terkendali dengan baik, bisa dijadikan catatan khusus oleh Pemprov Jabar, bahwa pengendalian harus dilakukan. Terutama, harus ada pembelaan terhadap ruang pertanian itu sendiri," pungkasnya.
(Dini Putri Rahmayanti)
