Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri ATR/BPN Bakal Bantu KAI Sertifikasi Aset Idle dan Percepatan Double Track

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengaku siap untuk membantu PT KAI (Persero) untuk mempercepat merealisasikan double track.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto

Bisnis.com, GARUT -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengaku siap untuk membantu PT KAI (Persero) untuk mempercepat merealisasikan double track. 

"Salah satu yang penting dalam operasionalisasi kereta api adalah soal lahan dan tata ruang, makanya kita akan bantu," jelasnya saat peluncuran 3 KA baru, di Stasiun Garut, Kabupaten Garut, Rabu (24/1/2024). 

Selain mendukung untuk percepatan pembuatan jalur ganda kereta api, pihaknya juga siap untuk mempercepat sertifikasi aset KAI yang masih idle. 

"Saya mendukung agar KAI memiliki double track, stasiunnya bagus, semuanya akan kami dukung, termasuk stasiun yang saat ini masih idle, nanti akan kami bantu untuk disertifikatkan," imbuhnya. 

Tak sampai di situ, ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Garut dan Pemerintah Kota Banjar untuk segera merampungkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pasalnya, hal tersebut akan sangat berkaitan dengan pertumbuhan investasi ke depan. 

Terlebih, saat ini dengan beroperasinya Kereta Api Papandayan dan Kereta Api Pangandaran akan membuka peluang percepatan arus investasi ke daerah priangan timur. 

 "Kami siap mendukung dari sisi tata ruang dan pertanahan, baik di Garut dan Tata Ruang di Banjar. Dan saya pesan, tata ruangnya udah selesai apa belum," jelasnya. 

Ia meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan tata ruang terkait Pariwisata, mitigasi bencana, industri dan perkotaan.

"Kalau sudah jadi, akan kita bantu menyelesaikan [sertifikasi]. Tata ruang selesai, investor akan datang," jelasnya. 

Pasalnya, saat ini tata ruang udah dalam jaringan bersama BKPM menggunakan OSS (online single submission. Sehingga akan mudah bagi investor berinvestasi saat seluruh persyaratannya tuntas. 

"Tapi kalau daerah tidak menyelesaikan tata ruang dalam bentuk rencana detail tata ruang tadi, maka tidak bisa keluarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang [KKPR]," tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dea Andriyawan
Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper