Bisnis.com, SUMEDANG -- Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati menyebut pengendalian inflasi di Kabupaten Sumedang mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
"Tahun kemarin secara nasional pengendalian inflasi Sumedang masuk ranking 223. Tapi alhamdulillah setelah evaluasi Penjabat Bupati Triwulan Pertama Sumedang berada di ranking 62. Di tahun 2024 kami menargetkan ranking 30, bahkan masuk 20 besar," jelas Tuti.
Oleh karena itu, rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi pengendalian inflasi 2023 untuk disempurnakan di 2024.
"Kita buat satu roadmap di tahun 2024 dengan berkaca dari tahun sebelumnya. Apa saja kelemahan kita sehingga mudah-mudahan 2024 pengendalian inflasi kita lebih baik," ucapnya.
Tuti menjelaskan, pemerintah daerah wajib mengendalikan inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga
"Inflasi daerah menentukan kesejahteraan masyarakat. Karena jika inflasi tidak terkendali, maka daya beli masyarakat akan rendah sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang akan naik," imbuh Tuti.
Dalam upaya mengendalikan inflasi, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengembangkan inovasi berupa aplikasi Sindang (Sistem Informasi Perdagangan), sehingga harga-harga dapat terkontrol dengan baik.
"Inovasi Sindang telah menjadi solusi efektif dalam menghadapi dinamika harga, memungkinkan pemerintah daerah untuk merespon secara cepat terhadap kenaikan bahan-bahan pokok," tambahnya.
