Bisnis.com, CIREBON - Kabupaten Cirebon menggenjot realisasi investasi pada 2023 ini terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai upaya menjaga konsistensi di Kawasan Metropolitan Rebana.
Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon Dede Sudiono mengatakan Kabupaten Cirebon memiliki sejumlah keunggulan yang menarik minat para investor.
Keunggulan tersebut di antaranya, ketersediaan jumlah tenaga kerja, upah minimum kota (UMK) rendah, ketersediaan lahan, serta jaminan keamanan dan kondusivitas.
“Investasi di tanah air, termasuk Kabupaten Cirebon saya kira sudah membaik. Beroperasinya Tol Cisumdawu dan BIJB Kertajati menjadikan tidak ada alasan lagi Kabupaten Cirebon tidak kedatangan investor,” kata Dede di Kabupaten Cirebon, Senin (7/8/2023).
Catatan DPMPTSP, realisasi investasi Kabupaten Cirebon pada semester I 2023 menembus angka Rp1,01 triliun.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, dari Rp1,01 triliun realisasi investasi pada semester I 2023, Rp857,2 miliar berasal merupakan penanaman modal asing (PMA) dan Rp158,2 miliar penanaman modal dalam negeri (PMDN).
“Tahun ini PMA jauh lebih banyak dibandingkan dengan PMDN. Sementara, tahun lalu itu nyaris seimbang,” kata Dede.
Tahun ini Kabupaten Cirebon membidik realisasi investasi sebesar Rp2,9 triliun. Kemudahan dan kenyamanan untuk investor kembali dijanjikan oleh pemerintah daerah. Realisasi investasi sebesar Rp2,9 triliun optimis mampu dikejar.
Dede mengatakan, realisasi investasi di Kabupaten Cirebon pada 2022 menembus angka Rp2,8 triliun. Angka tersebut melampui target yang hanya sebesar Rp2,67 triliun.
“Dalam beberapa tahun terakhir ini, realisasi investasi Kabupaten Cirebon kerap melampaui target. Sehingga, kami optimis tahun kembali di atas target,” kata Dede.
Bisnis Indonesia perwakilan Jawa Barat menggelar Program Jelajah Investasi dan Infrastruktur Jabar Juara 2023. Perjalanan jurnalistik ini turut didukung oleh Humas Jabar dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, Dinas Sumber Daya Air (DSDA), Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), Pemerintah Kabupaten Sumedang, Bank BJB, Migas Utama Jabar, Bank Indonesia Jawa Barat, EIGER dan JNE.
