Aktivitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Cirebon Tetap Ramai

Padahal, beberapa waktu terakhir ini pemerintah getol memberantas penjualan pakaian tersebut.
Sejumlah pembeli memadati salah satu kios pakaian bekas impor di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.
Sejumlah pembeli memadati salah satu kios pakaian bekas impor di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

Bisnis.com, CIREBON-- Aktivitas jual beli pakaian bekas impor di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tetap ramai. Padahal, beberapa waktu terakhir ini pemerintah getol memberantas penjualan pakaian tersebut.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com ke sejumlah toko penjual baju bekas impor di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (28/3/2023), aktivitas jual terlihat masih ramai seperti hari biasanya.

Juna (22), pembeli pakaian bekas, mengatakan, pilihan membeli baju bekas impor lantaran harga yang ditawarkan relatif murah dibandingkan dengan pakaian baru yang dijual di pusat perbelanjaan maupun distro.

“Cukup murah dan kemungkinan model pasaran juga sangat tipis. Kalau beli baju-baju di distro sekarang cukup mahal,” kata Juna kepada Bisnis.com, Selasa (28/3/2023).

Pemilik toko pakaian bekas, Jajat (30) mengatakan, jumlah pembeli pakaian bekas impor mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Setiap pekannya tetap bisa meraup omzet hingga Rp10 juta.

Jajat meminta, kepada pemerintah daerah tetap memberikan kesempatan kepada para penjual tetap melakukan aktivitas jual. Apalagi, saat ini merupakan momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Kami sudah tidak biasa jualan di e-commerce karena ada pemblokiran, masa sekarang tidak bisa menjual secara offline. Intinya, pemerintah juga harus melindungi usaha kami,” kata Jajat.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan Pemerintah Provinsi turut melarang perdagangan thrifting atau pakaian bekas impor di wilayah Jabar. 

Larangan ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan Kementerian Perdagangan karena thrifting merupakan pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

Menurutnya alasan pemerintah pusat dalam melarang perdagangan baju bekas untuk meningkatkan dan menggeliatkan pembelian produk-produk UMKM sudah jelas.

"Saya mendukung apa yang dilaksanakan kementerian perdagangan sehingga ekonomi lokal produksi lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Hakim Baihaqi
Editor : Dinda Wulandari
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper