Bisnis.com, BANDUNG - Total anggaran subsidi yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk warga terdampak kenaikan harga BBM mencapai Rp80 miliar dan Rp100 miliar gabungan dari 27 kabupaten/kota.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sudah mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo terkait skema burden sharing guna menjaga daya beli masyarakat.
"Strategi dari Pak Presiden 2 persen dari dana transfer pusat itu harus dijadikan bantalan bansos. Nah pemprov sudah ada anggaraan sekitar Rp80 miliar untuk bansos," katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (12/9/2022).
Menurutnya dalam skema burden sharing yang diambil dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil tersebut tiap daerah kota kabupaten rata-rata mencapai Rp2miliar-Rp4 miliar.
"Kalau dikali 27 jadi total ada Rp180 miliar dana dari pemerintah daerah akan dipakai selama 4 bulan untuk bansos bantuan langsung," katanya.
Pihaknya merinci anggaran Pemprov Jabar Rp80 miliar rencananya sebesar Rp30 miliar untuk bantuan langsung tunai di mana warga akan mendapatkan besaran Rp100.000 sampai Rp150.000 selama empat bulan.
"Sisanya dialokasikan untuk fasilitas-fasilitas lain seperti operasi pasar. Itu sudah ditambah, jadi Intinya kita keluar dana," ujarnya.
Kadisperindag Jabar Iendra Sofyan mengatakan dalam urusan bantuan warga terdampak BBM urusan membantu memutus mata rantai distribusi menjadi fokus lebih penting.
"Tapi karena [harga sembako] ini masih aman sehingga mungkin kita harus memecah permasalahan di tengah yaitu rantai pasok dengan harga yang ada di perjalanan itu," tuturnya.
"Jadi saya kira bansos ini tepat kalau misalkan nanti diarahkan ke jasa transportasi khususnya untuk nelayan dan perikanan," ujarnya.
Menurutnya sektor perikanan dan pertanian harus ditolong karena mata rantai distribusi sektor ini bisa mempengaruhi kenaikan harga komoditas.
