Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan anggaran subsidi bagi nelayan dan petani yang terdampak kenaikan harga BBM.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan subsidi tersebut merupakan bagian dari skema burden sharing yang ditetapkan pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga pascakenaikan BBM.
"Pemerintah pusat ada kewajiban dua persen dari dana bagi hasil itu dijadikan dana bansos untuk kota kabupaten. Jabar sediakan Rp27 miliar yang dijadikan subsidi kepada pihak paling terdampak kenaikan BBM khusus nelayan petani dan UKM," katanya di Bandung, Senin (12/9/2022).
Ridwan Kamil juga memastikan pihaknya akan memantau dan mengkaji dampak pada inflasi daerah usai kenaikan harga BBM subsidi.
"Jabar itu angkanya 4,7 kalau gak salah, ini sudah turun sebelumnya 4,9 sekarang inflasi turun tapi belum kita monitor setelah BBM," katanya.
Dia menilai kondisi inflasi di Jabar saat ini masih dalam status aman. Namun, untuk angka terbaru dari kenaikan harga BBM subsidi ini dikatakannya maaih belum dihitung kembali.
Baca Juga
"Karena pasti mempengaruhi inflasi cuma belum diukur itu angka sebelum BBM naik. Sesudah BBM naik belum diukur masih kajian dulu," ungkapnya.
Selain subsidi langsung, pihaknya juga sudah menyiapkan skema operasi pasar. Namun langkah ini baru akan dilakukan ketika kondisi sudah sangat mendesak dan sudah meresahkan masyarakat.
"Ini kita operasi pasar monitor dulu, sekarang harga tidak naik secara fundamental. Kalau naiknya tinggi terjadi kerisauan nah baru, per hari ini belum perlu," katanya.
Kemudian, soal pengawasan BLT BBM subsidi dari pemerintah pusat. pihaknya memastikan bahwa hal ini dipastikan bisa tepat sasaran. Sebab, data penerima bantuan di Jabar sudah dilakukan perbaikan beberapa kali dari masa Covid-19.
"Kami ada sistem, data sudah dibersihkan 23 kali dari zaman Covid-19. Data kita akurat pengawasan ada tim pelaporan aplikasi juga kita siapkan Sapa Warga kita siapkan insyaallah mantap," katanya.
