Bisnis.com,BANDUNG—Kementerian Keuangan meminta daerah mulai mempersiapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai infrastruktur.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pos APBN untuk proyek infrastruktur di Indonesia sangat besar. Namun, hal itu belum cukup memenuhi kebutuhan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
"Tahun 2019 ini, Infrastruktur masih merupakan pos belanja yang cukup besar, yaitu Rp 415 (triliun), masih kalah (besar) dengan pendidikan, namun termasuk the second largest spending untuk Indonesia," katanya di Graha Sanusi, Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Jumat (26/4/2019).
Menurutnya, infrastruktur adalah hal yang penting didalam menopang momentum pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan, sekaligus pengurangan kemiskinan serta kesenjangan.
Sri mengeluh banyak pengamat malah lebih fokus melihat dari sisi belanja modal di pemerintah pusat meski infrastruktur penting menopang pertumbuhan ekonomi.
Padahal, banyak belanja infrastruktur itu sekarang diserahkan ke derah, termasuk dana alokasi khusus (DAK) termasuk dalam APBD masing-masing kepala daerah.
Melihat angka pembiayaan itu, kemampuan APBN pemerintah Indonesia tidak akan bisa memenuhinya. Untuk itu, diperlukan skema pendanaan yang bisa menjadi solusi.
"Pilihannya apakah kita akan menunggu sampai pemerintah punya uang sendiri, sementara kebutuhan tidak bisa menunggu. Sehingga, skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha/public private partnership) dan partisipasi swasta menjadi salah satu solusi yang tidak bisa dihindarkan, atau bahkan menjadi kebutuhan," paparnya.
"Seperti kalau bapak melihat, kalau kita membutuhkan air bersih, dan kita tidak memiliki anggaran hari ini, apakah kita akan menunggu 10 tahun lagi untuk memiliki air bersih?” katanya.
Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan menilai pola KPBU itu sebagai pendanaan yang paling mudah dilakukan pemda. Meski selama ini KPBU dijadikan alternatif terakhir.
"Nah sekarang kita balik dengan anggaran APBN terbatas kan KPBU harus menjadi pilihan pertama, kalau kejasama ini sudah bagus barulah nanti kita penugasan ke BUMN," katanya.
