Bisnis.com,BANDUNG—Finalisasi proyek Waduk Kuningan yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) terhambat oleh urusan ganti rugi dan relokasi yang berpotensi melanggar aturan.
Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan bendungan yang menelan biaya Rp491 miliar tersebut saat ini perkembangan fisiknya hingga akhir Januari sudah mencapai 95,77%. Namun pembebasan lahan di 7 desa di Kecamatan Cibeureum, Kuningan baru mencapai 141,79 hektar atau 80,88% dari target.
“Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan bagian masyarakat, pindahnya ingin sekaligus satu desa,” katanya usai rapat Waduk Kuningan di Gedung Sate, Bandung, Selasa (29/1/2019).
Menurutnya ada ratusan kepala keluarga di Desa Kawungsari yang tidak masuk dalam wilayah genangan ingin ikut dibebaskan bersama Rukun Tetangga lainnya. Jika warga di dua RT tersebut tidak dibebaskan, pada saat penggenangan dipastikan akan terisolir. “Dan biayanya jauh lebih besar karena sarana prasarana harus disiapkan,” tuturnya.
Warga yang menempati kawasan seluas 4,81 hektar tersebut menuntut pembebasan seluruhnya, sementara dari sisi aturan lokasinya tidak masuk dalam dokumen penetapan lokasi yang menjadi dasar pembebasan lahan. Jika anggaran APBD maupun APBN dipaksakan untuk membebaskan, maka potensi pelanggaran dan duplikasi dikhawatirkan terjadi.
“Karena itu solusinya kami minta legal opinion dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi dan meminta saran dari Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK, supaya segera landasan hukum,” katanya.
Pihaknya harus bergerak cepat mengingat proses finalisasi waduk tersebut tinggal hitungan bulan. Menurutnya sebelum penggenangan dilakukan maka diharapkan semua persoalan mengenai pembebasan dan dampak sosial masyarakat harus dituntaskan terutama di Desa Kawungsari seluas . “Kita dorong secepatnya,” ujarnya.
