Bisnis.com,BANDUNG—Pertamina Hulu Energi (PHE) segera mencairkan dana participating interest (PI) Blok Offshore North West Java (ONWJ) ke BUMD PT Migas Hulu Jabar Rp100 miliar.
Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Eddy M Nasution mengatakan kepastian pencairan PI tersebut setelah Penjabat Gubernur Jabar M Iriawan bersama Pemkab Indramayu dan Subang menemui Wamen ESDM Archandra Tahar pekan lalu. “Kami menulis surat ke ESDM karena PI demikian lama [cair],” katanya di Bandung, Minggu (12/8/2018).
Menurutnya dalam pertemuan tersebut persoalan tarik menarik pencairan PI ONWJ antara PHE dan daerah terutama terkait tanggal waktu pemberlakuan kerjasama PI yang harusnya dimulai sejak Januari 2017 lalu. “Itu tarik menariknya. Karena terlalu lama Pak Wamen ESDM mengambil alih dan diputuskan PI berlaku sejak Januari 2017,” paparnya.
Dengan keputusan ini, maka Pemprov Jabar melalui BUMD PT Migas Hulu Jabar, DKI Jakarta, Subang, Karawang, Bekasi dan Indramayu tinggal menunggu teknis pencairan yang akan dilakukan PHE. “Ini masih menunggu, perusahaan sudah diaut, itu masalah teknis, akuntansi administrasi. Mereka siap mencairkan tahun ini,” ujarnya.
Eddy memastikan dengan perhitungan pencairan sejak Januari 2017-2018 maka Pemprov Jabar melalui BUMD per tahun akan mendapat Rp50 miliar. Namun mengingat harga minyak dunia tinggi, pihaknya menyakini nilai PI yang masuk bisa lebih. “Minimal Rp100 miliar. Kalau harga minyaknya naik diperkirakan mungkin bisa Rp150 miliar nanti. Tapi itu kita bicarakan nanti,” paparnya.
Besaran PI tersebut menurutnya hanya untuk Pemprov Jabar sementara untuk daerah lain termasuk DKI memiliki angka proporsi yang berbeda-beda sesuai dengan perjanjian. “Uang itu langsung masuk ke Pemprov Jabar saja, itu hanya jatah Pemprov. Totalnya lebih dari Rp100 miliar, tapi saya tidak menghitung yang lain berapa,” ujarnya.
PI untuk Pemprov dan 5 Kabupaten dinilai Eddy lebih besar dibanding yang didapat DKI mengingat keberadaan blok ONWJ mayoritas berada di sepanjang Pantai Utara Jabar. Menurutnya saat pertemuan dengan Archandra DKI juga tidak mengirimkan wakilnya. “DKI tidak hadir. Yang menulis surat terkait kepastian hanya Pemprov, Subang dan Indramayu, yang diundang datang yang menulis surat saja oleh Wamen,” katanya.
