Bisnis.com, BANDUNG - BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik saat ini menjadi tumpuan masyarakat dalam hal penjaminan kesehatan, berbagai upaya perbaikan pun terus dilakukan BPJS Kesehatan terkait fungsinya sebagai Badan Hukum Publik di bidang jaminan kesehatan tersebut.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat Mohammad Edison mengatakan, upaya yang telah dilakukan pada tahun ini di antaranya menggandeng Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai upaya untuk percepatan target cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) 2019 dan penegakan kepatuhan program JKN-KIS.
Menurut Edison, sinergi dengan Kejaksaan dinilai penting guna menyelesaikan pekerjaan rumah yang saat ini tengah dikejar oleh pihaknya. Salah satu pekerjaan rumah tersebut adalah proses collecting premi dan kepatuhan masyarakat untuk menjadi peserta JKN-KIS.
"Sehingga Kejaksaan bisa mendorong dan menginstruksikan agar semua bisa ikut program ini. Kita bisa bergandengan tangan agar program ini bisa lebih maksimal. Terlebih sudah ada Inpres terkait optimalisasi program ini," kata Edison di acara Media Gathering BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah (Kepwil) Jawa Barat di Bandung, Senin (4/12).
Edison mengatakan, pada persoalan collecting, misalnya, tercatat baru 51% angka kolektivitas pembayaran premi kategori peserta mandiri. Artinya, 49% belum secara rutin membayar. "Meskipun dari sisi kepesertaan mandiri jumlahnya merangkak naik. Tapi tetap ini menjadi pekerjaan rumah kami ke depan," ujarnya.
Di samping itu, dia mengatakan jika tingkat kepatuhan peserta lain cukup baik termasuk program Jamkesmas yang ditanggung APBN atau APBD, juga kepatuhan perusahaan yang sudah mencapai 99%. "Bahkan beberapa daerah sudah menganggarkan sesuai ketentuan, termasuk dua daerah yang sebelumnya telah bermasalah dalam hal pembayaran," kata Edison.
Dia juga tetap mendorong agar semua penduduk di Jabar terkaver BPJS terutama agar The Missing Middle atau belum maksimalnya partisipasi masyarakat di sektor informal yang sehat, produktif, dan mampu bisa terhindarkan.
"Tahun 2018 kita optimistis tumbuh lebih baik dan lebih cepat. Itu konsen kami," ungkapnya.
70% TERKAVER BPJS
Berdasarkan catatan per 10 November 2017, jumlah kepesertaan program JKN-KIS di Kepwil Jabar telah mencapai 22.371.433 jiwa atau sekitar 70% dari jumlah penduduk di wilayah kerja Kepwil jabar yaitu sebanyak 31.841.389 jiwa.
"Angka itu berasal dari berbagai segmen termasuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Integrasi Jamkesda," kata Edison.
Dia berujar, dari 22 kabupaten/kota yang masuk menjadi bagian wilayah kerja Kedeputian Jabar minus Bogor, Bekasi dan Depok tercatat seluruh Kabupaten/Kota tersebut telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke program JKN-KIS.
Adapun kabupaten/kota yang tercatat sudah mencapai 99% dalam hal tingkat kepesertaan program adalah Kota Cirebon. Edison berharap kabupaten/kota yang lain bisa menyusul guna mempercepat target UHC layaknya Kota Cirebon.
Di tempat yang sama, Kepala Cabang Kesehatan Cabang Bandung Herman Dinata Mihardja mengaku akan terus mendorong tingkat kepesertaan di wilayah cakupannya hingga mencapai target.
Sampai saat ini, tingkat kepesertaan di Kota Bandung sudah mencapai 2.190.000 atau sekitar 91% dari jumlah penduduknya. Bahkan, dia optimistis bahwa pertengahan Desember ini Kota Bandung sudah mencapai UHC.
"Kita akan terus tingkatkan sehingga sebelum bulan Januari mendatang Kota Bandung sudah mencapai target UHC. Sebab, syarat UHC adalah 95% sudah terkaver BPJS Kesehatan," kata dia.
