Paradise Papers Ungkap Kekayaan Tersembunyi Elite Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelidikan besar baru di imperium-imperium offshore Inggris mengungkap bagaimana para pebisnis besar dunia, kepala negara dan tokoh global bidang politik, hiburan dan olahraga yang telah melindungi kekayaan mereka di surga-surga pajak rahasia.

The Guardian pada Minggu (5/11) menyiarkan rincian informasi tersebut, yang berasal dari bocoran 13,4 juta arsip yang mengungkap lingkup-lingkup global tempat pelanggaran pajak berkembang-- serta cara kompleks dan tampak artifisial yang digunakan korporasi-korporasi kaya untuk melindungi kekayaan mereka dari pajak.

Data-data yang datang dari dua penyedia layanan offshore dan registrasi perusahaan di 19 surga pajak yang diperoleh surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan dibagikan oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif (International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) yang mitranya meliputi Guardian, BBC dan New York Times.

Proyek yang disebut Paradise Papers itu antara lain mengungkap informasi berikut:

• Jutaan poundsterling dari real estat Ratu Inggris telah diinvestasikan di pendanaan Cayman Islands - dan sebagian dari uangnya masuk ke peritel yang dituduh mengeksploitasi keluarga miskin dan orang-orang yang rentan.
• Kesepakatan-kesepakatan offshore ekstensif yang dilakukan anggota kabinet, penasihat dan donor Donald Trump, termasuk pembayaran substansial dari perusahaan milik menantu Vladimir Putin kepada kelompok pelayaran sekretaris perdagangan AS, Wilbur Ross.
• Bagaimana Twitter dan Facebook menerima ratusan juta dolar investasi yang bisa ditelusuri kembali ke institusi-institusi keuangan negara Rusia.
• Perserikatan penghindaran pajak Cayman Islands dikelola oleh kepala keuangan perdana menteri Kanada Justin Trudeau.
• Perserikatan offshore US$450 juta, yang sebelumnya tidak diketahui, melindungi kekayaan Lord Ashcroft.
• Penghindaran pajak yang agresif oleh perusahaan multinasional, termasuk Nike dan Apple.
• Bagaimana beberapa nama terbesar di industri film dan TV melindungi kekayaan mereka dengan serangkaian skema offshore.
• Miliaran pengembalian pajak oleh Isle of Man dan Malta kepada pemilik jet pribadi dan kapal pesiar mewah.
• Pinjaman rahasia dan aliansi yang digunakan oleh Glencore multinasional yang terdaftar di London dalam upayanya untuk mendapatkan hak penambangan yang menguntungkan di Republik Demokratik Kongo.
• Jaringan offshore kompleks yang digunakan oleh dua miliarder Rusia untuk membeli saham di klub sepak bola Arsenal dan Everton.

Pengungkapan tersebut akan memberi tekanan pada para pemimpin dunia, termasuk Trump dan perdana menteri Inggris, Theresa May, yang telah berjanji untuk mengekang skema penghindaran pajak agresif.

Publikasi penyelidikan yang dilakukan oleh lebih dari 380 wartawan dan menghabiskan waktu satu tahun untuk menyisir data 70 tahun ini muncul pada saat ketimpangan pendapatan global meningkat.

Sementara itu, perusahaan multinasional menggeser pangsa keuntungan yang tumbuh di luar negeri --sekitar 600 miliar euro tahun lalu saja--. Ekonom terkemuka Gabriel Zucman akan mengungkapnya dalam sebuah penelitian yang akan diterbitkan akhir pekan ini.

"Surga-surga pajak adalah salah satu mesin kunci dari kenaikan ketidaksetaraan global," kata Zucman.

"Saat ketidaksetaraan meningkat, penghindaran pajak di luar negeri menjadi 'olahraga' para elit," sambung dia.

Di pusat kebocoran tersebut ada Appleby, sebuah firma hukum yang ada di Bermuda, Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin Inggris, Isle of Man, Jersey dan Guernsey. 

Kontras dengan Mossack Fonseca, perusahaan yang menjadi pusat penyelidikan Panama Papers tahun lalu, Appleby membanggakan diri sebagai anggota terkemuka "lingkaran ajaib" penyedia layanan offshore peringkat atas.

Appleby bertindak sebagai penyedia struktur yang membantu mengurangi tagihan pajak para elit secara legal.

Appleby menyatakan telah menyelidiki semua tuduhan tersebut, dan menemukan "tidak ada bukti adanya kesalahan, baik dari pihak kami atau klien kami." 

"Kami adalah firma hukum yang menasihati klien mengenai cara yang sah dan sesuai hukum untuk menjalankan bisnis mereka. Kami tidak mentoleransi perilaku ilegal," demikian pernyataan Appleby yang dilansir The Guardian.