Perbaikan Rutilahu Butuh Inovasi

Bisnis.com, BANDUNG - Untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayahnya, Pemkab Bandung mendorong adanya inovasi kolaborasi dari yang selama ini hanya mengandalkan pemerintah dan swadaya masyarakat ditunjang adanya keterlibatan perusahaan (swasta).

Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab Bandung Marlan mengungkapkan, apabila kekuatan ketiganya digabung, masalah RTLH akan teratasi dengan cepat, dibangun dan diperbaiki menjadi rumah layak huni dan dituntaskan secara bertahap.

"Kami ingin melakukan pola baru yakni inovasi kolaborasi, antar pemerintah, masyarakat serta perusahaan untuk menyelesaikan persoalan RTLH. Selain dari APBN dan APBD, penyelesaian masalah ini bisa juga disokong dari CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung," kata Marlan usai Membuka sosialisasi perbaikan Rutilahu di Gedung Dewi Sartika Soreang, selasa (5/92017).

Saat ini, semua penerima manfaat perbaikan Rutilahu telah tercatat. Tapi, dalam praktiknya diperlukan kesabaran untuk realisasinya, karena tiap desa ada prioritasnya masing-masing.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Erwin Rinaldi menjelaskan lambatnya perbaikan rumah huni itu diakibatkan keterbatasan anggaran untuk rutilahu dan banyaknya jumlah yang harus diperbaiki.

Dari sekitar 70.000 rutilahu di Kabupaten Bandung, terdapat 20.000 rutilahu yang harus ditangani. Khusus pada tahun ini, Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran sekitar Rp24 miliar, sehingga hanya bisa untuk memperbaiki sekitar 2.000 rutilahu.

"Karena anggaran untuk memperbaiki sekitar Rp7,5- Rp15 juta per rumah," kata Erwin.