Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Kelola Bawang Putih

Bisnis.com, SOREANG - Menyikapi melonjaknya harga bawang putih, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memperbaiki tata kelola dengan serius merealisasikan amanat UU Pangan dengan pembentukan Badan Pangan Nasional.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan, daerah penghasil bawang putih seperti Kab Bandung ternyata petaninya justru tidak menikmati dari meroketnya harga. Oleh karena itu, dirinya meminta agar pemerintah memperbaiki tata kelola.

"Selama ini bawang putih hampir 95% merupakan impor atau 500.000 ton per tahun. Ternyata tempat bawang putih terbaik di Indonesia adalah Desa Alam Endah, Rancabali, Kab Bandung. Ini salah satu bukti di lapangan kita mampu produksi," katanya, kepada wartawan, Selasa (30/5/2017).

Sayangnya, terjadinya perubahan di pasar ternyata tidak diikuti oleh pendapatan di tingkat petani dan petani tetap terintimidasi oleh harga. Kondisi tersebut, diakui Edhy, sudah dipelajarinya sejak tiga tahun silam. Pemerintah jangan kalah siasat dengan kelompok pengambil untung sesaat.

Publik harus membuka mengenai kondisi yang mengkhawatirkan karena dengan volume impor yang tinggi harga bawang putih tetap tinggi. Padahal harga asli dari Cinanya hanya Rp16.000 per kg. Bukan berarti para importir dan pengusaha tidak boleh mengeruk untung, tapi harus wajar.

"Naiknya jangan terlalu tinggi maksimal Rp15.000. Kita seolah-olah membiarkannya sehingga tata kelola harus diperbaiki," ucapnya.

Apabila ditemukan adanya pelaku spekulan terindikasi, satgas pangan harus segera menangkapnya. Pada APBD Perubahan pihaknya akan mengevaluasi kebijakan termasuk penganggaran untuk penguatan swasembada bawang putih dengan memanfaatkan anggaran dari pos yang tidak terserap dengan baik.

Disinggung mengenai langkah konkrit perbaikan tata kelola, politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyatakan pemerintah harus konsisten dalam menjalankan UU Pangan yang mewajibkan pada Oktober 2015 berdirinya Badan Pangan Nasional. Saat ini, belum jelas arahnya wacana lembaga pangan.

"Badan pangan ini harusnya jadi pusat tata kelola. Negara kita mampu produksi apa saja," ujarnya.

Anggota Komisi IV lainnya Cucun A Syamsurijal yang melenggang dari Daerah Pemilihan Kab Bandung dan Kab Bandung Barat berjanji akan mendorong anggaran lebih besar untuk program swasembada bawang putih di Kab Bandung. Fenomena meroketnya bawang putih harus menjadi pelajaran semua pihak terutama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

"Kalau Kab Bandung jadi sentra produksi, saya sebagai wakil rakyat akan bicara di DPR dan siap bawa anggaran supaya benar-benar konkrit. Mana yang perlu disupport harus ada angarannya karena prioritas. Ini bukan perkara keadilan tapi manfaat yang diberikan," ucapnya.  

Disinggung mengenai melonjaknya harga bawang putih saat ini, fenomena yang lazim terjadi. Terlebih, komoditas tersebut belum sepenuhnya masuk ke pasar dan pendistribusiannya pun belum merata. Pihaknya, tetap mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian Pertanian dan Perdagangan, meski begitu tetap harus ditingkatkan lagi agar petani lebih sejahtera.

"Kondisi ini terjadi di berbagai komoditas. Tapi, bagaimana membuat mekanisme petani tertawa ketika menanam dan tersenyum ketika memanen. Jangan tertawa saat menanam, tapi bersedih saat memanen," paparnya.