Bisnis.com, BANDUNG--Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar meminta Pemkot Bandung mengkaji ulang renvana pembangunan dan pengembangan Bandung Teknopolis di daerah Kecamatan Gede Bage, Bandung.
Dadan Ramdan, Direktur Walhi Jawa Barat mengatakan berdasarkan Kota Bandung 2011-2031, Kecamatan Gedebage seluas 980 ha dan Rancasari seluas 955 ha ditetapkan sebagai Sub Wilayah Kota (SWK) Gedebage.
Menurutnya, dalam RTRW tersebut, SWK Gedebage diperuntukan untuk perkantoran, pemerintahan, ruang terbuka hijau, dan pemukiman, pesawahan, perdagangan dan jasa. Atas fakta-fakta di atas, rencana pembangunan kawasan Teknopolis seluas 800 Ha di Kecamatan Gedebage yang hanya memiliki 979, 3 Ha atas dasar keseimbangan pembangunan sebagaimana yang dipaparkan oleh Walikota Bandung perlu ditinjau ulang kembali.
"Pengkajian ulang kembali mega proyek Bandung Teknopolis harus dilakukan. Kajian yang dilakukan harus mendalam terkait dengan untuk apa dan siapa megaproyek ini? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Lalu apa dampak pembangunan kawasan teknopolis terhadap keberlansungan ruang, lingkungan dan ekosistemnya serta wilayah sekitarnya, dampak sosial dan ekonomi, apa manfaat bagi warga dan pemerintah?"
Selain itu, hal ini juga menunjukan bahwa wali kota Bandung sudah tidak pro pada keberlanjutan lingkungan hidup. Dari aspek ruang dan lingkungan hidup, Kawasan Gedebage merupakan kawasan tempat parker air, sekaligus berpotensi banjir.
Jika proyek ini tetap dibangun, maka kemungkinan banjir makin meluas dan pindah ke wilayah sekitarnya. Saat ini dari total wilayah yang ada, luasan sawah yang tersisa hanya sekitar 500 ha. Sehingga jika dibangun kawasan teknopolis seluas 800 ha, pasti akan menghabiskan lawan sawah, kebun dan tegalan yang ada.
Kemudian penting dikaji dari aspek sosial dan ekonomi, berbagai pembangunan properti dan industri tidak sebangun dengan kesejahteraan sosial warga setempat. Bahkan, penggusuran dan perampasan lahan dinilai terus merugikan dan memiskinkan warga.
Merujuk pada RTRW Kota Bandung, dalam pasal 74, pengembangan kawasan Gedebage harus dilengkapi dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kecamatan Gedebage yang saat ini belum ada. Artinya, Wali Kota Bandung harus berpijak pada aturan-aturan yang ada.
Walhi Jabar memandang bahwa bisa saja Wali Kota Bandung membangun pusat pemerintahan di Gedebage dengan luasan yang pasti tidak akan mencapai 800 ha dengan tetap mengalokasikan juga fungsi-fungsi ruang terbuka hijau (RTH). Namun, jika peruntukan untuk teknopolis dengan pengembangan industri maka potensi alihfungsi lahan semakin besar dan sawah-sawah yang ada pasti akan hilang.
Seperti kita ketahui, wilayah Kota Bandung yang memiliki luas sekitar 17.000 Ha memiliki RTH hanya 11 %, padahal sebagaimana mandat Undang-Undang Penataan Ruang luas minimal RTH adalah 30%. Hal tersebut berarti, Kota Bandung masih kekurangan RTH sebesar sekitar 19% dan kedepannya Pemerintah Kota Bandung harus menyediakan RTH seluas 3200 ha.
Selain masih minim RTH, Wilayah Kota Bandung yang berada di Cekungan Bandung merupakan wilayah yang rawan banjir karena alih fungsi lahan hijau baik hutan, sawah dan berkurangnya lahan-lahan resapan dan tempat parkir air yang terus meningkat, sistem drainase buruk dan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan.
Dampaknya, saat musim hujan, jalan-jalan di Kota Bandung pun berubah menjadi sungai. Bahkan, kuantitas luasan banjir semakin meningkat terjadi di Kota Bandung bagian barat, timur dan selatan.
Sebaliknya, Dadan menilai seharusnya Walikota Bandung segera membuat Masterplan Bandung Bebas Banjir yang merupakan mandat dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2019, bukan Proyek Teknopolis.
Dadan mengungkapkan Bandung Teknopolis seperti proyek ambisius yang menunjukkan hausnya investasi, balas budi untuk para investor sehingga menguntungkan para pengusaha properti yang sekarang sedang menjamur di Kota Bandung.
