Doktor Termuda Unila Luncurkan Buku

Bisnis-jabar.com, BANDARLAMPUNG--Doktor termuda di Fakultas Hukum Unversitas Lampung (FH Unila) Rudi (32) akan meluncurkan buku keduanya bertajuk Konstitusionalisme Indonesia. "Konstitusionalisme Indonesia adalah buku kedua saya yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung," ujar Rudi didampingi pegiat PKKPUU dan aktivis kemanusiaan Oki Hajiansyah Wahab, di Bandarlampung, Minggu (8/9/2013). Buku pertama pria kelahiran Telukbetung, Bandarlampung, 4 Januari 1981, itu bertajuk "Hukum Pemerintahan Daerah, Perspektif Konstitusionalisme Indonesia" yang diterbitkan Indepth Publishing. Buku pertamanya itu, kata Rudy, berisi berbagai wacana terkait pemerintahan daerah dalam bingkai konstitusionalisme. Buku tersebut, menurut dia, sekaligus sebagai bagian dari seri publikasi sebagai usahanya menyebarkan ide-ide tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Desentralisasi dan otonomi daerah, ujar alumnus SMAN 2 Bandarlampung tahun 1995 yang meraih gelar doktor pada usia 31 tahun itu, menjelaskan mengenai buku pertamanya tersebut, merupakan resep yang selalu diberikan oleh pembentuk hukum dan kebijakan di negara berkembang termasuk Indonesia. "Adapun buku Konstitusionalisme Indonesia ini adalah buku ajar untuk mahasiswa FH Unila," kata alumni FH Universitas Indonesia yang masuk dengan jalur undangan dan lulus cumlaude tercepat 3,5 tahun yang mendapatkan indeks prestasi kumulatif (IPK) tertinggi pada angkatannya itu pula. "Ada enam seri buku bertema konstitusi dan konstitusionalisme yang sedang saya tulis," kata Rudi yang tahun 2005 mendapatkan beasiswa Monbukagakusho di Kobe University Jepang itu. Rudy yang pada akhir 2008 mendapatkan lagi beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk studi S-3 di Kobe University Jepang dan lulus 2012 itu, berharap bukunya tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat khususnya mahasiswa dalam memahami desentralisasi dalam kerangka hukum pemerintahan daerah.(JIBI/k29)