Inilah berita The Age soal penyalahgunaan kekuasan SBY!

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Inilah artikel dari The Age yang menggemparkan Indonesia hari ini yang diterjemahkan bisnis-jabar.com: "Yudhoyono menyalahgunakan kekuasaan" Kawat diplomatik rahasia milik Amerika Serikat telah menyebutkan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono terlibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, menusuk reputasinya selama ini sebagai politikus bersih politik dan reformis. Kawat itu mengatakan Presiden Yudhoyono secara pribadi ikut campur tangan untuk mempengaruhi jaksa dan hakim dalam melindungi tokoh politik korup, menekan musuh politiknya, serta menggunakan layanan intelijen Indonesia untuk memata-matai saingan politik dan seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri (setidaknya sekali). Laporan itu detail memberitakan bagaimana mantan wakil Presiden Yudhoyono terdahulu dilaporkan membayar jutaan dolar guna mengendalikan partai politik terbesar di Indonesia, serta menuduh istri Presiden dan keluarganya memanfaatkan kekuasaan guna memperkaya diri melalui koneksi politik mereka. Isu ini relevan dengan kedatangan Wakil Presiden Boediono dalam kunjungan Canberra hari ini untuk berdiskusi dengan Perdana Menteri sementara, Wayne Swan, guna mendiskusikan perubahan reformasi dalam mengikis birokrasi korup Indonesia. Laporan diplomatik Amerika Serikat tersebut diperoleh WikiLeaks yang diperoleh khusus The Age, juga menyatakan bahwa segera setelah menjadi Presiden tahun 2004, Presiden Yudhoyono campur tangan dalam kasus yang melibatkan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Sukarnoputri. Taufik dilaporkan telah menggunakan kontrolnya dalam mempengaruhi istrinya, Megawati sebagai Ketum PDI-P (partai terbesar kedua di Indonesia kala itu), dalam kaitan perlindungan broker atas penuntutan hukum pada kasus yang digambarkan diplomat AS sebagai "korupsi legendaris selama masa pemerintahan istrinya". Pada bulan Desember 2004, kedutaan Amerika Serikat di Jakarta melaporkan bahwa salah satu informan politik mereka yang paling berharga, TB Silalahi, yang juga penasihat senior presiden, sudah menyarankan jajaran Jaksa Agung saat itu, Hendarman Supandji, yang tengah memimpin kampanye anti-korupsi dari pemerintah baru, untuk mengumpulkan "bukti korupsi Taufik Kiemas sebagai dasar pengeluaran surat perintah penangkapan Taufik". Namun Tb Silalahi, salah satu kepercayaan paling dekat SBY di bidang politik, mengatakan kepada Kedutaan Amerika Serikat bahwa Presiden "secara pribadi telah memerintahkan Hendarman untuk tidak melanjutkan kasus Taufik". Tidak ada proses hukum yang diajukan terhadap Bapak Taufik, seorang tokoh politik berpengaruh yang sekarang menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, badan seremonial besar beranggotakan anggota parlemen. Tindak-tanduk Istri Presiden dan kerabatnya juga menonjol dalam kawat politik kedutaan AS, dimana diplomat Amerika menyoroti upaya keluarga Presiden "terutama sekali istri Presiden, Kristiani Herawati. . . untuk mendapatkan keuntungan finansial dari posisi politik ". Pada awal 2006, kedutaan Amerika mengirimkan komentar ke Washington bahwa "Istri Presiden, Kristiani Herawati, semakin berusaha meraih keuntungan pribadi dengan bertindak sebagai broker atau fasilitator untuk berbagai usaha bisnis. . . berbagai infiormasi juga memberitakan bahwa anggota keluarga Kristiani itu telah mulai mendirikan perusahaan-perusahaan dalam rangka melebarkan pengaruh keluarga mereka." Menyoroti kiprah istri presiden yang paling berpegaruh di balik layar ini, kedutaan menggambarkan dirinya sebagai "kabinet satu" dan "penasihat Presiden yang tak terbantahkan". Kawat bocor lain menyebutkan Presiden Yudhoyono telah menggunakan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memata-matai sekutu dan lawan politiknya. Menurut seorang pejabat intelijen senior Indonesia, Bapak Yudhoyono mengarahkan Kepala BIN Syamsir Siregar guna menginstruksikan bawahannya dalam memata-matai salah satu menteri kabinet paling senior, Sekretaris Negara Yusril Mahendra, saat melakukan perjalanan rahasia ke Singapura guna bertemu pengusaha China. Presiden juga dilaporkan menugaskan BIN memata-matai kandidat calon presiden lainnya. TB Silalahi melaporkan ke diplomat AS bahwa Presiden Yudhoyono "berbagi laporan paling sensitif dari BIN hanya kepada dirinya sendiri dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi". Meskipun Presiden Yudhoyono meraih kemenangan besar dalam pemilu 2009, utusan AS dengan cepat menyimpulkan dia sudah kehabisan kendali politik. Setelah kontroversi politik terjadi pada akhir tahun 2009 dan sepanjang tahun lalu yang menyebabkan popularitasnya menurun, kedutaan mengatakan Presiden semakin "lumpuh". "Ketidaksedian mengambil resiko yang dimunculkan parlemen, media, birokrasi dan masyarakat sipil, sehingga Yudhoyono sebenarnya telah menghambat reformasi," katanya. Berikut ini tulisan aslinya yang dikutip dari koran The Age, Australia: (Yudhoyono ‘abused power’ Author: By PHILIP DORLING Date: 11/03/2011 Words: 626 Source: AGE Publication: The Age Section: News Page: 1 SECRET US diplomatic cables have implicated Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono in substantial corruption and abuse of power, puncturing his reputation as a political cleanskin and reformer. The cables say Mr Yudhoyono has personally intervened to influence prosecutors and judges to protect corrupt political figures and pressure his adversaries, while using the Indonesian intelligence service to spy on political rivals and, at least once, a senior minister in his own government. They also detail how Mr Yudhoyono’s former vice-president reportedly paid millions of dollars to buy control of Indonesia’s largest political party, and accuse the President’s wife and her family of seeking to enrich themselves through their political connections. The revelations come as Indonesian Vice-President Boediono visits Canberra today for talks with acting Prime Minister Wayne Swan and discussions with officials on administrative change to reform Indonesia’s corrupt bureaucracy. The US diplomatic reports obtained by WikiLeaks and provided exclusively to The Age say that soon after becoming President in 2004, Mr Yudhoyono intervened in the case of Taufik Kiemas, the husband of former president Megawati Sukarnoputri. Mr Taufik reportedly had used his continuing control of his wife’s Indonesian Democratic Party, then the second largest party in Indonesia’s Parliament, to broker protection from prosecution for what the US diplomats described as “legendary corruption during his wife’s tenure”. In December 2004, the US embassy in Jakarta reported that one of its most valued political informants, senior presidential adviser T.B. Silalahi, had advised that then assistant attorney-general Hendarman Supandji, who was leading the new government’s anti-corruption campaign, had gathered “sufficient evidence of the corruption of former first gentleman Taufik Kiemas to warrant Taufik’s arrest”. But Mr Silalhi, one of Mr Yudhoyono’s closest political confidants, told the US embassy the President “had personally instructed Hendarman not to pursue a case against Taufik”. No legal proceedings were brought against Mr Taufik, an influential political figure who now serves as speaker of the People’s Consultative Assembly, a largely ceremonial body representing members of parliament. The US embassy also reported that then vice-president Jusuf Kalla allegedly paid “enormous bribes” to win the chairmanship of Golkar, Indonesia’s largest party, during a December 2004 party congress. The President’s wife and relatives feature prominently in the US embassy’s political reporting, with American diplomats highlighting efforts of the President’s family “particularly first lady Kristiani Herawati . . . to profit financially from its political position”. As early as 2006 the embassy commented to Washington that “first lady Kristiani Herawati is increasingly seeking to profit personally by acting as a broker or facilitator for business ventures . . . Numerous contacts also tell us that Kristiani’s family members have begun establishing companies in order to commercialise their family’s influence.” Highlighting the first lady’s behind-the-scenes-influence, the embassy described her as “a cabinet of one” and “the President’s undisputed top adviser”. Other leaked cables indicate Mr Yudhoyono has used the Indonesian State Intelligence Agency (BIN) to spy on his political allies and opponents. According to a senior Indonesian intelligence officer, Mr Yudhoyono directed BIN chief Syamsir Siregar to instruct his officers to conduct surveillance on one of the most senior cabinet ministers, State Secretary Yusril Mahendra, while he made a secret trip to Singapore to meet Chinese businessmen. The President also reportedly tasked BIN to spy on rival presidential candidates. Mr Silalah told US diplomats Mr Yudhoyono “shared the most sensitive BIN reporting on political matters only with himself and Cabinet Secretary Sudi Silalahi”. Although Mr Yudhoyono won a big victory in the 2009 election, US envoys quickly concluded he was running out of political puff. After political controversies through late 2009 and into last year led to his popularity taking a sharp fall, the embassy said the President was increasingly “paralysed”. “Unwilling to risk alienating segments of the Parliament, media, bureaucracy and civil society, Yudhoyono has slowed reforms,” it said.)