Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta kabupaten/kota serius mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat seperti perbaikan infrastruktur jalan.
Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya setiap hari mendapatkan banyak keluhan terkait kerusakan jalan dan permintaan agar provinsi turun tangan. Setelah dicek, kebanyakan keluhan terkait kerusakan jalan desa dan kabupaten/kota.
KDM--panggilan akrabnya menilai khusus jalan kabupaten/kota, setelah ia berdialog dengan bupati serta wali kota masih banyak anggaran di daerah non prioritas yang bisa digeser untuk perbaikan jalan.
"Ternyata setelah saya ajak dialog masih banyak anggaran di pemda yang bukan semestinya, masih ada belanja yang untuk kepentingan makan minumnya sangat tinggi, masih untuk perjalanan dinas, pakaian dinas, seremonial yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat," katanya, Kamis (26/6/2025).
Agar urusan anggaran ini bisa lebih terarah, pada Juli nanti KDM berencana mengundang seluruh bupati wali kota, sekda, kepala bappeda, bapenda untuk membuka anggaran secara terbuka.
"Apa visi belanja APBD, kemudian prioritasnya apa saja? Sesuai enggak dengan visi misi pembangunan di kabupaten kota dan Jawa Barat serta nasional," tuturnya.
Rencananya anggaran itu akan ia buka dan umumkan anggaran tersebut di sosial media miliknya agar diketahui seluruh warga. "Sehingga kita bisa memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan infrastruktur warga, baik infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan pelayanan banjir," katanya.
Menurutnya jangan sampai warga berteriak karena jalan rusak, di sisi lain aparatur negara malah menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang tidak penting.
"Prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Biarkan masyarakat mengakses anggaran," katanya.
Dengan langkah ini, KDM optimis seluruh persoalan infrastruktur di tingkat desa dan kabupaten kota bisa tuntas dalam waktu 2-3 tahun ke depan.
Baca Juga
