Bisnis.com, CIREBON - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera meninjau kembali metode penambangan yang digunakan terutama di wilayah tambang rakyat yang dinilai tidak memenuhi aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan.
Ono menyebutkan metode lama yang digunakan di Jawa Barat seharusnya tak lagi dibiarkan berlangsung.
"Sudah terlalu lama diingatkan, tapi tidak ada perubahan nyata,” kata Ono, Minggu (1/5/2025).
Politisi PDIP itu menggarisbawahi metode penambangan di Gunung Kuda, dan banyak lokasi lainnya, cenderung minim pengawasan teknis.
Menurutnya, izin tambang yang dikeluarkan pemerintah selama ini terlalu menekankan pada aspek administratif, tanpa memperhatikan penerapan standar keamanan di lapangan.
“Legalitas itu penting, tapi bukan berarti bisa mengabaikan risiko keselamatan. Kalau sistemnya terus begini, potensi bencana tinggal menunggu waktu,” katanya.
Baca Juga
Ia menilai sistem saat ini rentan disalahgunakan karena tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan teknik dan kondisi geologi area tambang. Hal ini, menurutnya, memperparah risiko kecelakaan kerja di lapangan.
Meskipun Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran moratorium izin tambang, Ono menilai langkah tersebut belum menjawab akar persoalan.
Ia mendorong adanya audit menyeluruh terhadap seluruh izin tambang galian C yang tersebar di provinsi ini, terutama yang berlokasi di kawasan hutan, bekas perkebunan, atau wilayah dengan kerentanan geologis tinggi.
“Kalau dari hasil kajian ternyata tambang-tambang itu tidak layak, ya harus berani ditutup. Pemerintah jangan ragu untuk bertindak tegas,” ujarnya.
Menurutnya, penegakan aturan harus menyasar seluruh pemegang izin, tak terkecuali yang sudah beroperasi lama. Menurutnya, tanpa penegakan hukum yang konsisten, kejadian tragis seperti di Gunung Kuda akan terus terulang.
Lebih jauh, Ono turut menyinggung dampak sosial yang ditimbulkan dari potensi penutupan tambang. Ia mengakui, ribuan warga menggantungkan nafkah dari aktivitas penambangan dan sektor pendukung di sekitarnya. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat terdampak.
“Kalau tambang ditutup tapi tidak ada pengganti penghasilan, akan muncul masalah baru yaitu pengangguran. Maka pemerintah harus siapkan alternatif usaha,” ujarnya.
