Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Sosial Jawa Barat memastikan pelayanan dan perlindungan pada ratusan anak-anak yang berada di panti anak di bawah Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) terjamin standar pelayanan dan kenyamanannya.
Kadinsos Jabar Noneng Komara mengatakan pelayanan yang diberikan mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai Peraturan Menteri Sosial Tahun 2018 khususnya pelayanan untuk anak terlantar. “Mulai dari pengasuhan, makanan, sampai sekolah kita jamin,” katanya.
Menurutnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga sejak awal memastikan anggaran untuk pelayanan di panti tidak terganggu. Saat ini ada 360 anak yang berada di bawah pengasuhan Dinsos Jabar pada APBD 2025 mendapatkan total anggaran Rp9,3 miliar atau Rp2,7 juta per orang per bulan.
“Anggaran ini sudah sesuai standar, bahkan anggaran ini oleh Pak Gubernur dan Pak Sekda tidak terkena efisiensi dan realokasi, tidak terganggu,” tuturnya.
Noneng menuturkan angka Rp9,3 miliar itu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang yang lengkap. Setiap anak difasilitasi satu tempat tidur, meja belajar hingga lemari. Bahkan setiap waktu, ada dokter melakukan visitasi serta pemenuhan obat-obatan.
Dinsos juga rutin melakukan pengecekan kesehatan, bimbingan fisik dan mental hingga spritual. Selain itu, anak-anak juga disekolahkan mulai dari level SD hingga SMA/SMK.
Baca Juga
“Kami juga memberikan layanan penelusuran keluarga sampai reunifikasi keluarga, akses layanan pengasuh pada keluarga pengganti. “Sampai harga satuan untuk per makanan, kita semua mengikuti aturan,” tuturnya.
Terkait bangunan panti yang dituding tidak layak oleh salah seorang anggota DPRD Jabar, Noneng mengatakan pihaknya juga melakukan revitalisasi. Menurutnya standar gedung-gedung yang dimiliki oleh Pemprov rata-rata sama, namun pihaknya tetap melakukan revitalisasi walaupun sangat terbatas.
“Kalau dibandingkan dengan hotel pastinya juga jauh, harus selevel mana? Yang ada sangat kami optimalkan, tidak ada yang di bawah standar,” pungkasnya.
