Bisnis.com, GARUT - Gelombang penolakan terhadap rencana reaktivasi jalur kereta api Garut–Cikajang di Kabupaten Garut mulai muncul di permukaan. Kali ini, suara keras datang dari masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran rel mati itu.
Melalui Paguyuban Warga Masyarakat Bantaran Rel (PWMBR), mereka menuntut kejelasan proyek yang dianggap penuh tanda tanya dan berpotensi menggusur warga yang telah lama menetap.
“Kami tidak anti terhadap pembangunan. Tapi ketika pembangunan dilakukan tanpa mendengarkan suara warga yang paling terdampak, maka proyek itu bukan untuk rakyat,” ujar Alimudin Garbiz, salah seorang warga, Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, reaktivasi jalur Garut–Cikajang bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut nasib ribuan warga yang telah menempati area bantaran rel selama puluhan tahun.
Ia menegaskan, tidak adanya komunikasi dua arah membuat proyek ini menuai kecurigaan.
“Sejak rencana ini kembali diangkat oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, belum sekalipun kami diundang dalam forum resmi untuk membicarakan dampak terhadap kehidupan kami,” tambah Alimudin.
Baca Juga
Ia menyebut, warga mendesak adanya forum terbuka yang melibatkan semua pihak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Kereta Api Indonesia, DPRD Jabar, hingga pemerintah dan DPRD Kabupaten Garut. Mereka menolak menjadi korban dari proyek yang belum jelas urgensinya.
Warga pun mempertanyakan keabsahan kajian teknis maupun studi kelayakan yang menjadi dasar proyek. Mereka menilai belum ada informasi valid yang menunjukkan bahwa reaktivasi ini layak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Kalau memang proyek ini penting dan mendesak, tunjukkan kepada publik hasil studi akademik dan analisis dampaknya. Jangan hanya bicara konektivitas, tapi abai terhadap realitas sosial di lapangan,” tegas Alimudin.
Warga juga mengkhawatirkan potensi penggusuran yang akan terjadi. Menurut data internal PWMBR, setidaknya ada ratusan kepala keluarga yang bermukim di sekitar jalur rel lama, dan sebagian besar tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
Mereka menyebut, selama ini belum pernah ada program relokasi atau kompensasi layak dari pemerintah.
“Kalau mau menggusur, ke mana kami harus pergi? Apakah negara sudah siapkan hunian pengganti atau hanya sekadar angkat tangan? Jangan sampai rakyat kecil terus jadi korban kebijakan tanpa empati,” ujarnya.
Penolakan warga bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga menyangkut ekonomi lokal. Alimudin menyebut, keberadaan angkutan umum seperti angkot dan elf jurusan Garut–Cikajang selama ini menjadi tulang punggung transportasi masyarakat.
Reaktivasi rel dikhawatirkan akan mematikan usaha sopir lokal yang menggantungkan penghasilan dari trayek tersebut.
“Pemerintah harus jujur, siapa yang diuntungkan dari proyek ini? Apakah betul-betul demi warga atau hanya untuk memfasilitasi investor dan proyek strategis nasional yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat bawah?” tukasnya.
Sebagai bentuk sikap tegas, PWMBR akan menggalang konsolidasi antarwarga terdampak dan berencana melakukan aksi damai untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung di hadapan pemangku kebijakan. Warga pun berharap suara akar rumput tidak diabaikan dalam proyek sebesar ini.
“Jangan hanya berpikir jalur rel bisa membuka akses, tapi pikirkan juga bagaimana pembangunan ini bisa membuka keadilan sosial. Jangan sampai rel dibangun, tapi yang terusir justru warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sini,” pungkasnya.
