Bisnis.com, BANDUNG - Okupansi hotel di Jawa Barat saat libur lebaran Idulfitri 1446 Hijriah menurun dibandingkan tahun 2024 lalu.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi mengatakan, penghitungan tingkat keterisian hotel atau okupansi tahun ini dibagi menjadi beberapa sesi.
Pertama, saat bulan puasa dari 1-28 Maret 2025, okupansinya hanya 20% di Jawa Barat, kemudian pada 28 -30 Maret 2025 naik menjadi 45%.
"Nah, tanggal 31 Maret sampai 5 April, itu mungkin sekitar 85%- 90%. Kenapa saya hitung seperti itu, karena kalau dulu (2024) tanggal 1 sampai tanggal 28 itu okupansi bisa mencapai 50% karena dulu rapat, meeting masih diperbolehkan di hotel-hotel, kalau sekarang kan enggak ada," katanya, Sabtu (5/4/2025).
Menurutnya, peningkatan hanya terjadi di sejumlah tempat wisata seperti kawasan Bogor dan Tasikmalaya yang mencapai 80%.
"Kalau dulu 2024 95-100% okupansinya. Nah libur panjang sekarang hanya sampai 85%," katanya.
Setelah libur lebaran usai, okupansi hotel diprediksi akan terus turun, karena wisatawan sudah kembali ke daerah masing-masing, ditambah lagi aturan efisiensi dari pemerintah yang mengurangi kegiatan di hotel.
"Setelah cuti lebaran, okupansi mungkin akan kembali ke 30% lagi karena sekarang masih dilarang dari pemerintah. Kita semua hotel agak was-was, mungkin bisa puasa lagi setelah libur panjang," ucapnya.
Sejak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi dalam belanja APBN, kegiatan pemerintah di hotel menurun drastis.
Kondisi bakal diperparah dengan lesunya ekonomi akibat adanya perang dagang Amerika.
"Kemudian kedua kan sekarang banyak yang di PHK oleh perusahaan. Ekonomi kita lagi lesu, sehingga seharusnya pemerintah membangkitkan, harusnya pemerintah yang belanja bukan dari swasta," ucapnya.
Pihaknya berharap situasi global ini membuat pemerintah mengendurkan kebijakan. "Nah, kalau sekarang pemerintah menahan, kemudian tidak ada belanja otomatis, bukan hotel dan restoran saja, semua usaha juga terkena dampaknya," katanya.
Para pengusaha hotel di bawah naungan PHRI tak menutup kemungkinan akan mengurangi karyawannya karena dampak dari menurunnya okupansi hotel.
"Contoh misalnya, hotel turun 30% berarti otomatis kemungkinan terjadi PHK, karena untuk biaya BEP hotel itu kurang lebih 50%," katanya.
Pihaknya pun berharap pemerintah dapat meninjau ulang Inpres Nomor 1 tahun 2025 agar dunia usaha kembali menggeliat.
"Kemudian ada peninjauan ulang di Jawa Barat oleh Pak Dedi Mulyadi kaitan study tour bisa di tinjau ulang itu aja harapan saya," pungkasnya.
