Bisnis.com, INDRAMAYU - Lucky Hakim-Syaefudin baru saja dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indramayu periode 2025-2030. Pada masa awal jabatannya ini, pasangan tersebut didesak untuk menurunkan angka kemiskinan yang sangat tinggi.
Lucky menyebutkan, salah satu tantangan terbesar yang hingga kini belum terselesaikan adalah permasalahan kemiskinan. Dengan jumlah penduduk mencapai hampir dua juta jiwa, Kabupaten Indramayu mencatat angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Metropolitan Rebana.
Menurutnya, perlunya percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai strategi utama dalam menekan angka kemiskinan. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama dari berbagai pihak dalam menangani permasalahan sosial ekonomi yang ada.
“Kita harus bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Indramayu ini. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak,” kata Lucky, Jumat (21/2/2025)
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, sebanyak 225.041 jiwa atau 12,77% dari total populasi di Indramayu masuk dalam kategori miskin. Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah ini tercatat sebagai yang terendah di kawasan tersebut, yakni sebesar 68,55.
Angka ini jauh di bawah Kota Cirebon yang memiliki IPM tertinggi di Metropolitan Rebana, yakni 75,89.
Baca Juga
Lucky menyatakan, di tengah kondisi efisiensi anggaran, pemerintah harus mampu mengoptimalkan sektor lain sebagai solusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam menanggulangi permasalahan ini.
“Di tengah efisiensi anggaran, maka kita harus bisa memaksimalkan sektor lainnya agar bisa saling melengkapi,” tambahnya.
Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indramayu antara lain adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta ketimpangan dalam distribusi ekonomi.
Banyak penduduk di daerah ini masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan yang rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar.
Selain itu, rendahnya skor IPM juga mencerminkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang masih kurang optimal. Pendidikan yang belum merata menyebabkan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal, sehingga sulit bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
Salah satu langkah yang sedang digalakkan adalah meningkatkan investasi di sektor industri dan perdagangan guna membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
Selain itu, program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat miskin terus digencarkan agar mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengakses peluang ekonomi.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Upaya lainnya adalah dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dapat tercapai.
"Keberhasilan dari upaya ini tentu tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, melainkan juga pada peran serta masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ke depan, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," kata Lucky.
