Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen untuk mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Meski program ini belum memiliki petunjuk teknis (juknis) yang jelas, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk memastikan program ini berjalan optimal di kota ini.
Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara menyatakan dukungan terhadap program MBG membutuhkan sinkronisasi yang baik, terutama karena sebagian besar objek sasaran berada di bawah kewenangan Pemkot, seperti sekolah TK, SD, dan SMP.
“Data menunjukkan terdapat sekitar 310.000 siswa di jenjang SD hingga SMP. Sedangkan siswa TK mencapai sekitar 1.200. Jika program ini menyasar 20% dari total siswa, maka ada sekitar 62.000 siswa yang harus menerima manfaat MBG,” ujar Koswara dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Program MBG di Balai Kota Bandung, Senin (13/1/2025).
Untuk memenuhi target tersebut, diperlukan setidaknya 20 dapur layak untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Ada pun saat ini, Kota Bandung baru memiliki 8 dapur yang tersedia.
Di sisi lain, Koswara menyebut pentingnya komunikasi antar pihak dan pemetaan prioritas penerima manfaat. Pembentukan satuan tugas (satgas) di tingkat kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga akan menjadi langkah strategis untuk mengawal program ini.
Baca Juga
“Kami telah mengalokasikan anggaran melalui APBD, namun masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional atau pemerintah pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Tantan Surya Santana menyebut program MBG sudah disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Namun, tantangan besar seperti masalah stunting dan pengawasan standar makanan di sekolah masih menjadi perhatian utama.
“Sejumlah siswa mengandalkan makanan pagi dan siang di sekolah. Namun, ada kekhawatiran terkait makanan di sekolah yang mungkin tidak memenuhi standar. Selain itu, perlu ada penyesuaian jadwal pengiriman makanan agar sesuai dengan jam pelajaran,” kata Tantan.
Ia juga mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) di tingkat sekolah dan kota untuk memastikan koordinasi yang lebih baik, termasuk dalam pengelolaan sampah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar menegaskan, pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal melalui konsep Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
Gin Gin juga berharap, program Buruan Sae yang melibatkan petani lokal dapat menjadi solusi untuk mendukung keberlanjutan program MBG.
“Kami mendorong pemanfaatan dapur Dahsat (Dapur Sehat Atasi Stunting) di lingkungan kelurahan dan mengintegrasikan Buruan Sae sebagai muatan lokal di sekolah,” ujar Gin Gin.
Untuk diketahui, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung hingga tahap 2 telah terdistribusikan kepada 21.271 siswa. Pemberian ini mencakup 7 wilayah yaitu Kecamatan Cicendo, Sukajadi, Andir, Antapani, Arcamanik, Bandung Kidul dan Kecamatan Coblong.
Total sekolah penerima manfaat sebanyak 40. Terdiri dari tahap 1 yaitu 9 SD dan 5 SMP. Sedangkan tahap 2 meliputi 1 TK, 21 SD dan 4 SMP.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkot Bandung berharap program MBG tidak hanya berjalan lancar tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi siswa di Kota Bandung.
