Bisnis.com, BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat partisipasi warga Bandung untuk menyalurkan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 anjlok.
Partisipasi Warga Kota Bandung untuk menyalurkan hak suaranya tercatat hanya 64,78%. Jumlah ini menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya.
Berdasarkan data KPU Daerah Jawa Barat, Kota Banjar berhasil meraih partisipasi masyarakat sebesar 71,79%, KPU Kab Subang 70,34%, KPU Kab Pangandaran 78,42%, KPU Kab Bandung 72,85%. Meski masih ada kabupaten kota lain yang lebih rendah dibanding Kota Bandung, seperti KPU Kab Sukabumi yang hanya mencapai partisipasi 56,32%.
Pengamat politik Universitas Langlangbuana Rafih Sri Wulandari mengatakan kemungkinan penyebab anjloknya tingkat partisipasi masyarakat di Pilwalkot Bandung yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung kepada masyarakat.
"Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilwalkot Bandung itu sebetulnya sudah diprediksi. Faktor pertama ada masalah trust public kepada penyelenggara yaitu KPU. Selain itu, saya menilai KPU Kota Bandung itu lemah untuk sosialisasi kepada masyarakat bahkan cenderung kurang. Intinya kurang masif di dalam melakukan sosialisasi, jadi kepada masyarakat kurang menyentuh," ujar Rafih saat dihubungi di Bandung, Rabu (4/12/2024).
Ia menyoroti bagaimana fungsi sosialisasi lebih banyak dilakukan oleh pasangan calon Pilkada sembari berkampanye. Sedangkan KPU Kota Bandung tidak menjalankan fungsi itu dengan maksimal.
Baca Juga
"Jadi malah sosialisasi itu dilakukan oleh paslonnya masing-masing karena mereka punya kepentingan. Padahal, di kabupaten lain tingkat partisipasi masih cukup tinggi di atas 70% ya. Sehingga tercermin kepercayaan publik kepada penyelenggara itu menurun," jelas Rafih.
Selain itu, Rafih juga menilai penyelenggaraan Pilkada yang terlalu singkat membuat antusiasme masyarakat untuk memberikan hak suara menurun.
"Melihat durasi waktu juga yang sangat mepet dan terlalu cepat, sehingga ada kecenderungan menimbulkan kejenuhan dari masyarakat. Karena, fungsi penyelenggara pemilu juga harus bisa memastikan keberhasilan pemilu itu dari tingkat partisipasi," ujarnya.
Sehingga, ini menjadi catatan bagi KPU Kota Bandung yang seharusnya bisa menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu dengan maksimal.
"Nah, ini berarti harus bisa ditanya terkait usaha apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi. Ini yang menjadi catatan bagi KPU Kota Bandung dalam penyelenggaraan berikutnya," tandas Rafih.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung Khoirul Anam mengklaim banyak variable dan faktor yang menyebabkan turunya angka partisipasi masyarakat di Pilkada 2024.
“Dari kami KPU kota Bandung sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami buat 151 kegiatan di setiap kelurahan di 30 kecamatan masing-masing bikin kegiatan. Kami akan evaluasi," jelasnya.
