Bisnis.com, BANDUNG — Inflasi Jawa Barat yang terjadi pada Juni 2024 secara year-om-year (y-on-y) sebesar 2,38%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi sebesar 2,92%.
Sementara itu, secara month to month (m-to-m) Provinsi Jawa Barat bulan Juni 2024 terjadi deflasi sebesar 0,04%, sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,11%.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Marsudijono mengatakan posisi Jawa Barat secara y-on-y pada Juni, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau 2023, angka inflasi Jawa Barat jauh lebih rendah yakni 3,88% sedangkan saat ini 2,38%.
“Target kita 2,5%, kita perlu waspada karena angka kita sudah mendekati angka yang kita asumsikan, dari 2,5%,” jelansya dalam Berita Resmi Statistik (BRS), di Kota Bandung, Senin (1/7/2024).
Ia menjelaskan, inflasi y-on-y Juni 2024 yang masih konsisten menyumbang secara besar adalah oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,24%. Selebihnya angkanya masih relatif stabil.
“Fokus kita adalah bagaimana menyeret makanan minuman agar tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan,” ungkapnya.
Baca Juga
Jika dilihat dari komoditas, beras memiliki andil inflasi besar secara y-o-y yakni 0,47%. Meskipun harga beras mengalami penurunan, tapi jika dibandingkan dengan posisi Juni 2023 masih tinggi.
Komoditas lain yang menyumbang inflasi adalah emas perhiasan, sigaret keretek mesin, daging ayam ras dan cabai merah.
Sementara itu, kelompok pengeluaran lainnya juga memiliki andil terhadap inflasi, yakni kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,71%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,31%; kelompok transportasi sebesar 1,05%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,00%.
Kemudian kelompok kesehatan sebesar 2,53%; kelompok pendidikan sebesar 1,30%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,76%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,35%; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,68%.
Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,37%.
Di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menilai data indeks harga konsumen (IHK) ini sangat penting untuk membantu pemerindah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Data statistik dari BPS merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran,” ungkap dia.
Ia pun berharap data ini bisa menjadi acuan bagi para pemerintah daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dan saya berharap data-data yang dirilis BPS selalu konsisten dalam keakuratannya sehingga bermanfaat bagi semua pihak,” jelasnya.
