Bisnis.com, CIREBON - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengoptimalkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyerapan APBD 2024 hingga Rabu (26/6/2024) baru mencapai 31,82% atau Rp1,49 triliun.
Sekretaris BKAD Kabupaten Cirebon Yuyun Wahyu Wardhana mengatakan tahun lalu pada periode yang sama, penyerapan APBD tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama.
“Tahun lalu, penyerapan APBD hingga Juni sudah 50%. Tetapi sekarang, baru sekitar 30%. Namun begitu, kami optimis tahun ini penyerapan bisa 100%,” kata Yuyun di Kabupaten Cirebon, Jumat (28/6/2024).
BKAD mencatat, ada enam SKPD dengan realisasi penggunaan APBD paling rendah. SKPD tersebut yakni, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) 11,86%, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 12,25%, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) 13,81%.
Kemudian, Dinas Perdagangan dan Perdagangan (Disperindag) 19,68%, Dinas Kesehatan (Dinkes) 21,59%, dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 28,35%.
Menurut Yuyun, rendahnya penyerapan terjadi lantaran masih banyak SKPD yang belum melakukan pekerjaan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
Baca Juga
“APBD yang dikelola pemerintah daerah itu milik masyarakat. Jadi, penyerapan harus segera dilakukan agar segera dinikmati masyarakat. Selain itu, untuk menjaga inflasi,” katanya.
Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Cirebon pada 2024 ditetapkan sebesar Rp4,7 triliun.
Struktur APBD 2024 meliputi, belanja daerah sebesar Rp4,04 triliun. Terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja tidak terduga, belanja transfer.
Kemudian target pendapatan daerah sebesar Rp3,91 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lainnya.
