Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat tidak akan digelar tahun ini.
Pasalnya, pembangunan gedung sekolah yang direncanakan berlokasi di Desa Kaliwadas, Kecamatan Sumber, hingga saat ini belum juga dimulai.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengakui keterlambatan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, terutama belum rampungnya perencanaan teknis dan penganggaran. Ia menegaskan bahwa Pemkab tidak ingin memaksakan pembukaan Sekolah Rakyat tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai.
“Kita belum bisa memulai kegiatan di Sekolah Rakyat tahun ini karena pembangunan fisiknya belum dilaksanakan. Kami tidak ingin proses belajar mengajar dilakukan di tempat yang tidak layak,” ujar Imron, Jumat (4/7/2025).
Gedung Sekolah Rakyat yang sedianya menjadi ikon pendidikan inklusif di Cirebon itu direncanakan mulai dibangun pada awal tahun 2025. Namun hingga memasuki paruh kedua tahun ini, tidak ada aktivitas fisik di lahan yang telah disiapkan.
Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Pemkab Cirebon untuk memberikan layanan pendidikan gratis dan setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk anak putus sekolah.
Baca Juga
Model pendidikan ini mengedepankan fleksibilitas, pendekatan komunitas, dan penyediaan fasilitas belajar berbasis kearifan lokal.
Namun tanpa gedung fisik, program tersebut tidak bisa berjalan sesuai harapan. Sementara itu, alternatif pembelajaran di ruang sementara belum dianggap layak untuk digunakan karena minim fasilitas pendukung.
“Kami ingin ketika Sekolah Rakyat dibuka, anak-anak langsung bisa belajar di lingkungan yang kondusif, bukan asal jalan,” tegas Imron.
Gagasan Sekolah Rakyat yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi salah satu tonggak upaya membangun pendidikan yang merata, berkualitas, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Konsep ini dirancang sebagai solusi untuk menjawab kesenjangan akses pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok yang selama ini minim fasilitas belajar mengajar.
