Bisnis.com, CIREBON - Perwakilan Bank Indonesia Cirebon menargetkan volume transaksi QRIS di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) sebanyak 1,9 juta kali pada 2024 ini.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Anton Pitono mengatakan hingga akhir Maret 2024, volume transaksi menggunakan QRIS sudah dilakukan sebanyak 1,9 juta kali dengan nominal transaksi Rp243 miliar.
"Naik 217% dibandingkan tahun lalu. Transaksi via QRIS tumbuh akseleratif di Ciayumajakuning karena didukung inovasi dan kolaborasi industri dan peningkatan akselerasi digital masyarakat," kata Anton di Kota Cirebon, Selasa (2/4/2024).
Anton menyebutkan, dalam upaya meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi, Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah di Ciayumajakuning mengimplementasikan pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) QRIS.
Menurutnya, penggunaan KKI untuk memfasilitasi transaksi pemerintah daerah agar mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.
"KKI ini sebagai kartu kredit pemerintah untuk belanja barang dan jasa pemerintah daerah," kata Anton.
Baca Juga
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon komitmen untuk mendongkrak transaksi non tunai. Salah satu upayanya, memaksimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
Menurut Imron, tim tersebut merupakan gabungan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta perbankan.
"Tujuan ini, adalah mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya, dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat dalam pembangunan," kata Imron.
Imron mengatakan, tim ini pun akan mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi, serta menggali potensi ekonomi daerah.
Nantinya, UMKM atau usaha rintisan bisa meningkatkan produktivitas karena mendapatkan kemudahan mengakses permodalan dari perbankan.
"Kabupaten Cirebon melawan pembiayaan rentenir. Kalau UMKM di daerah mendapatkan skema kredit atau pembiayaan bagi UMK dengan proses cepat mudah, pasti maju," katanya.
