Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Keuangan mencapai kesepakatan terkait rencana pembangunan Light Rail Train (LRT) Bandung Raya.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengatakan Senin pekan lalu pihaknya bertemu dengan salah satu direktur Kementerian Keuangan membahas perkembangan LRT Bandung Raya.
Bey memastikan secara prinsip Kementerian Keuangan menyetujui proyek tersebut dijalankan, tinggal memastikan tahapan. Pihak kementerian dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga menilai proyek ini sangat menarik jika ditawarkan pada investor.
"Ini salah satu bentuk yang banyak ketertarikan investor. Jadi kami bersama dengan PT SMI, Kementerian Keuangan untuk [segera] menyusun paket yang ditawarkan seperti apa?" tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kementerian Keuangan juga menyetujui trase yang dibangun tak hanya Utara-Selatan [Babakan Siliwangi-Leuwipanjang] namun juga Barat-Timur atau Leuwipanjang-Tegalluar dengan skema KPBU.
Namun Bey memastikan dalam pertemuan tersebut belum didapat kepastian terkait pembiayaan APBN akan diperuntukan untuk konstruksi saja atau justru semuanya dengan skema KPBU.
Baca Juga
Selain itu, meski target groundbreaking masih belum jelas, menurutnya pertemuan tersebut paling tidak sudah memberikan kepastian pada nasib proyek transportasi publik tersebut.
"Saya ingin [groundbreaking] tahun ini, tapi ya gimana nanti. Yang penting ada kepastian dulu. Nanti misalnya tahun depan, tinggal gubernur terpilih nanti yang lanjutkan karena ini sangat diperlukan," tuturnya.
Hasil studi World Bank terkait pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung Koridor Babakan Siliwangi-Leuwipanjang membutuhkan biaya pembangunan yang terbilang jumbo.
Pj Sekda Jabar M Taufiq BS mengatakan dari hasil studi awal LRT sepanjang 10 kilometer tersebut untuk satu koridor membutuhkan biaya hingga Rp10 triliun. Jika dua koridor maka bertambah dua kali lipat.
“Berarti kurang lebih Rp20 triliun belum termasuk biaya pengadaan moda angkutannya, keretanya, kemudian juga biaya operasional. Jika dengan lahan ya hampir Rp30 triliun,” katanya dikutip Rabu (4/10/2023).
Menurutnya karena skema pembebasan lahan dipastikan memakan biaya besar, maka pihaknya berencana memaksimalkan lahan-lahan pemerintahan daerah dan pusat. “Sehinggga mengurangi biaya pemerintah,” ujarnya.
