Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat memastikan kajian untuk Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya akan dipercepat sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pekan lalu.
Kepala Dishub Jabar A. Koswara mengatakan sebelum masuk pada kajian penuh, studi awal LRT sudah dilakukan dari pihak Bank Dunia.
"(Kajian) RT ini mau dipercepat. Studi awalnya, itu sudah dilakukan oleh World Bank. Itu ada enam koridor. Dua koridor prioritas itu mau dibantu oleh Kementerian Keuangan untuk pembiayaan sampai Detail Engineering Design (DED)," katanya di Bandung, Senin (2/9/2023).
Dia menilai proses pembangunan LRT akan memakan waktu yang lama dengan jumlah pembiayaan rergolong besar. Rencananya kereta ini nantinya akan menghubungkan dari ujung Bandung Raya hingga Sumedang.
"Nah yang harus dicari solusinya itu nanti untuk pembangunannya, pembiayaannya, pembiayaan konstruksinya. Ini masih kita bahas. Mudah-mudahan dengan arahan Presiden seperti kemarin, ini mau dibangun APBN untuk konstruksinya," ungkapnya.
Berdasarkan rencana, LRT akan menghubungkan dari Kabupaten Bandung Barat hingga Kabupaten Sumedang. Namun untuk teknologi kereta menurutnya masih dalam pembahasan.
Baca Juga
"Teknologi LRT bisa pakai monorail, teknologinya bisa macam-macam. Kalau teknologinya belum dipilih. Yang pasti LRT konek ke Bandung Raya, dari ujung Bandung Barat Sampai juga Semedang," kata dia.
Disinggung soal rencana target LRT kapan akan selesai, Pemprov Jabar awalnya menargetkan untuk jangka panjang. Namun, dengan adanya intruksi presiden maka kemungkinan akan dipercepat.
"Kalau dari perencanaan itu 2027 atau 2028 gitu lupa lagi ya. Itu baru mulai gitu, baru mulai kontrak lah. Kontrak pembangunan dan sebagainya itu. Namun ada intruksi kemarin kemungkinan dipercepat," katanya.
Untuk diketahui, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin diminta segera mengkaji soal LRT di Bandung Raya oleh Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan usai ratas Integrasi Moda Transportasi Publik bersama Kabinet Jokowi, Rabu (27/9/2023).
"Pak Presiden memberikan arahan bahwa sebaiknya transportasi terintegrasi untuk memudahkan masyarakat dan memindahkan masyarakat dari kendaraan pribadi menggunakan transportasi publik," kata Bey.
Menurutnya, dorongan itu juga berkaitan dengan upaya membenahi kemacetan di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, terutama di kota besar. Kemacetan tersebut berdampak buruk pada perekonomian.
Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo menyebut kerugian negara akibat macet bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Contohnya di Jakarta kerugian yang dihasilkan mencapai Rp65 triliun, Jabodetabek Rp100 triliun dan daerah lain di kisaran Rp12 triliun.
