Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berterima kasih kepada Tim Jabar Quick Respone (JQR) yang selama lima tahun telah melaksanakan tugas kemanusiaan di Jabar secara cepat.
Atas kerja baik itu, ia juga akan mengadopsi spirit respons cepat yang diterapkan oleh Tim JQR di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemda Provinsi Jabar.
"Terima kasih pada Tim JQR yang selama lima tahun melakukan transfer knowledge dan kami (Pemprov Jabar) akan meniru dan bekerja secara cepat. Jadi intinya, saya menerima birokrasi yang sangat baik dari Pak Ridwan Kamil dan saya sangat mengapresiasi," kata Bey di DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (4/1/2024).
Menurut Bey, nantinya dinas-dinas terkait akan meniru Tim JQR untuk bertugas melayani masyarakat dalam situasi kedaruratan yang dilaporkan melalui Jabar Super Apps Sapawarga.
"Tim JQR fungsinya dikembalikan kepada unit organiknya ke dinas-dinas, seperti BPBD, dinas sosial, dinas kesehatan melalui Sapawarga. Jadi fungsinya tidak hilang dan saya yakin kami (Pemprov Jabar) mampu," ujarnya.
Bey juga mengatakan, terkait sumber daya manusia dalam Tim Jabar Quick Respone selanjutnya akan menggunakan ASN.
Baca Juga
JQR merupakan program kemanusiaan yang diluncurkan tahun 2018 yang didukung oleh Tim Jabar Respon Cepat (JQR). Dalam perkembangannya setelah lima tahun berjalan kini fungsi Tim JQR dikembalikan dan diintegrasikan ke dinas terkait seperti BPBD, dinas sosial, dan dinas kesehatan.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah memastikan, program kerja dan semangat dari Jabar Quick Response (JQR) akan terus berlanjut meski secara tim telah dibubarkan pada penghujung 2023 silam.
Terlebih, kata Ika, banyak hal positif yang didapat seiring dengan adanya kehadiran JQR selama beberapa tahun terakhir.
Semangat tersebut sejatinya harus menjadi katalisator bagi organisasi perangkat daerah (OPD), untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pelayan publik.
"Dari sisi program, semangat itu tetap ya. Masa kita sudah bagus quick response, mau jadi slow response. Kan enggak mungkin. Jadi itu tetap berjalan, hanya timnya (bubar). Dari berbagai relawan itu, yang memang diberhentikan. Dialihfungsikan, yang selama ini dilaksanakan oleh tim (JQR), sekarang diintegrasikan ke OPD terkait. Buat apa ada OPD, ASN, kalau tidak melaksanakan fungsi," ujar Ika.
Semangat dan pola kerja dari JQR menurutnya, harus mampu direplikasi oleh OPD dalam merespon setiap dinamika sosial yang terjadi di Jawa Barat. Sehingga harapannya, kehadiran pemerintah memberi manfaat nyata bagi masyarakat layaknya yang dilakukan relawan JQR.
"Semangat itu sudah kami adopsi. Kami juga pembenahan dari sisi masuknya pelaporan seperti apa, aduan, pengelolaan, distribusi, eksekusi, pemantauannya seperti apa, itu yang kami perkuat," ucapnya.
Seperti ketika penanganan gempa di Kabupaten Sumedang baru-baru ini lanjut Ika, dimana seluruh OPD bergerak bersama-sama, bahu membahu menjalankan tupoksinya dalam membantu, memfasilitasi kebutuhan korban bencana.
"Contohnya kemarin bencana Sumedang. Semua bergerak. BPBD, Dinkes, Dinsos. Kemudian tentunya jejaring juga kita pelihara. Banyak juga potensi di masyarakat kabupaten/kota yang memang harus kita optimalkan," pungkasnya.
