Bisnis.com, BANDUNG--Keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Bey Machmudin membubarkan Jabar Quick Response (JQR) dan Tim Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi (PIPP) Jawa Barat mendapat dukungan DPRD.
Wakil Ketua Komisi III Sugianto Nanggolah menyebutkan program yang tidak efektif sudah seharusnya dihentikan agar tidak membebani APBD.
Maka dari itu, pihaknya mendorong Pj Gubernur Bey Machmudin untuk mengakselerasi tim bentukan gubernur sebelumnya yang dianggap kurang optimal, sekaligus mengefisiensi anggaran.
"Saya sangat setuju, karena selama ini enggak ada kiprahnya juga. Memang harus ada pembenahan menyeluruh," tuturnya pada media, Selasa (2/1/2024).
Terlebih selain ada OPD Pemprov juga sudah memiliki sejumlah lini yang dapat dimaksimalkan, salah satunya aplikasi Sapawarga untuk kebutuhan sosial.
Serta tentunya program yang telah dijalankan selama lima tahun terakhir kata Sugianto, pastinya juga memberikan pembelajaran bagi OPD bagaimana melakukan tupoksinya secara maksimal.
Baca Juga
"Kaitannya yang menghabiskan biaya, APBD. Lebih baik dibubarkan," tandasnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan program JQR yang dibentuk mantan Gubernur Ridwan Kamil tidak sesuai dengan yang diharapkan dan cenderung mengambil alih fungsi organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Dinas Sosial.
Seharusnya, kata Yunandar, JQR harus melakukan sesuatu lebih dari itu. Bukan seperti melakukan tugas seperti saat ini, dimana menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari pekerjaan Dinsos.
"Itu bukan quick response tapi kedaruratan saja. Mengambil alih kerjaan orang lain. Hal seperti itu, tidak perlu ada lembaga sendiri," katanya.
Menurutnya langkah yang memungkinkan sebelum membubarkan JQR adalah dengan menghentikan kemudahan mendapatkan dana hibah, serta sarana dan prasarana.
Demikian pula PIPP sambung Yunandar, dimana harusnya memang memberi manfaat bagi Jawa Barat. Namun walaupun diisi para profesional kata dia tidak akan optimal jika tak bersinergi dengan OPD.
"Bagus kalau profesional dan paham, jangan karena dekat [RK]. Harus ada pengalaman. Saya enggak masalah dibubarkan atau tidak, lagipula selama ini enggak kelihatan juga kerjanya. Contoh Rebana, Jabar Selatan. Mana investor yang ditarik? BP Cekungan Bandung mana? Kan enggak ada juga," tanyanya.
