Bisnis.com, BANDUNG -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Dengan cara ini maka diharapkan akan mengurangi kemacetan dan polusi udara dari kendaraan.
"Kita berharap masyarakat bisa menggunakan ini (kereta cepat), dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Trans Jakarta, sehingga kemacetan bisa dikurangi dan polusi juga dikurangi," ujar Jokowi usai menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang, Rabu (13/9/2023).
Menurut Jokowi, kemacetan di wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya telah berdampak negatif terhadap polusi udara maupun dari sisi ekonomi.
Dia menjelaskan negara kehilangan potensi pemasukan hingga ratusan triliun akibat kecamatan di metropolitan Jakarta dan Bandung.
"Karena setiap tahun, akibat kemacetan Bandung dan Jabodetabek kita kehilangan Rp100 triliun," katanya.
Lebih lanjut Jokowi menegaskan pemerintah tidak akan memberikan subsidi untuk tarif kereta cepat. Namun besaran tarif akan dihitung dan dipertimbangkan oleh Kementerian Perhubungan dan KCIC.
Baca Juga
"Tidak ada subsidi. Tapi semuanya ada perhitungan dan kalkulasinya. Kita mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil pribadi ke transportasi publik," katanya.
Terkait usulan Kereta Cepat Jakarta-Bandung diteruskan hingga Surabaya, Jokowi menegaskan pemerintah belum bisa memutuskan karena hal tersebut harus berdasarkan kajian ilmiah dan perhitungan biaya yang matang.
"Kalau ke Surabaya masih dalam studi, kalkulasi, dan penentuan trasenya. Harus berdasarkan studi dulu," kata Jokowi. (K67)
