Bisnis.com, BANDUNG—Pendapatan daerah dari pajak kendaraan di Jawa Barat terus meningkat seiring dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat digitalisasi pada sistem pembayaran.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam acara Rapat Kerja Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia (APPDI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung.
"Dalam APBD kita terus meningkatkan pendapatan daerah ya, menyeimbangkan pragmatisme dan idealisme. Kemudian melakukan digitalisasi, selama lima tahun Jabar dengan going digital itu pendapatan daerah dari pajak kendaraan naik tiga kali lipat dengan berbagai pintu-pintu digital, pintu point of payment," tutur Kang Emil, sapaan akrabnya, dikutip Jumat (16/6/2023).
Tercatat pada 2022 lalu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) berhasil melampaui target pendapatan yang telah ditentukan, yaitu sebesar Rp32,7 triliun.
Jumlah tersebut didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp22,9 triliun dengan kontribusi terbesar datang dari Pajak Daerah sebesar Rp21,1 triliun. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu dari 5 pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan memberikan kontribusi sebesar 40 persen terhadap PAD.
Rincian PAD Jawa Barat adalah sebagai berikut PKB sebesar Rp8,7 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp5,7 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berkontribusi sebesar Rp2,9 triliun sedangkan untuk Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok masing-masing berkontribusi sebesar Rp74 miliar dan Rp3,7 triliun.
"Kemudian kita harapkan dan Jawa Barat PAD-nya sudah lebih besar porsinya untuk APBD, menandakan fiskal kita ini sangat sehat dan tahun 2023-2024 kita akan fokus belanja itu sudah saya atur ke pengaspalan jalan yang selama ini tertunda," paparnya.
Kang Emil juga mengingatkan para kepala Badan Pendapatan Daerah se-Indonesia agar tak selalu mengandalkan APBD dalam membangun daerah. Karena kemampuan APBD membiayai pembangunan hanya 20 persen.
“Saya bilang membangun daerah itu jangan selalu APBD saja, ada delapan pintu yang saya terangkan, dari pinjaman daerah, CSR yang harus dikejar, obligasi daerah, dana umat untuk kegiatan sosial, kalau semuanya meminta ke APBD segala urusan, enggak cukup," tuturnya.
Sementara itu, Ketua APPDI Dedi Taufik menjelaskan peningkatan sistem digitalisasi pembayaran pajak di Jabar terus meningkat tiap tahunnya. Dari Rp500 miliar pada 2021, meningkat menjadi Rp679 miliar pada tahun 2022.
"Berarti ada peningkatan untuk mulai kita go digital. Itu harapan kita selain mengedepan pertumbuhan ekonomi harus didorong inovasi," kata Dedi yang juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Jabar.
Menurutnya porsi APBD dan APBN hanya berkontribusi sebanyak 20 persen terhadap pembangunan daerah. Sebab itu, perlu berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan seperti mempermudah pembayaran pajak dengan dukungan sistem digital.
"Pak Gubernur meminta kita tidak berfokus di APBD dan APBN saja karena kontribusinya hanya 20 persen secara keseluruhan untuk pembangunan di Jabar makanya perlu siasat lainnya. Ini yang perlu penguatan dan harus disampaikan kepada asosiasi pengelola pendapatan se-Indonesia bagaimana kita bisa mengakselerasi itu dan memberi kepuasan kepada pelanggan lewat digitalisasi," jelasnya.
