Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang kontrak sekitar 1.100 tenaga penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT).
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pihaknya perlu memperpanjang kontrak para penyuluh dan POPT mengingat kinerja pertanian Jawa Barat pada 2022 lalu moncer di tingkat nasional.
“Hari ini kita mengkoordinasikan para penyuluh dan POPT untuk memperpanjang kontrak, karena kerjanya luar biasa kerja,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (13/2/2023).
Pihaknya mencatat produktivitas beras dalam bentuk gabah kering giling Jawa Barat pada 2021 itu meningkat 4 persen mendekati 5% di 2022. Bahkan pada 2022 lalu Jabar berhasil menjadi lumbung pangan ketiga secara nasional dengan kontribusi sebesar 17,58 persen atau setara 9,4 ton gabah kering.
Menurut Ridwan Kamil hal ini menandakan Jawa Barat dengan jumlah penduduknya yang besar tapi produktivitas juga naik. Dia mencatat guna memperpanjang kontrak dan biaya operasional ribuan penyuluh pertanian, Pemprov Jawa Barat lewat Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) mengalokasikan anggaran Rp100 miliar.
“Rp100 miliar anggaran kita sediakan untuk honor mereka dan operasional, yang menandakan kita sangat serius untuk memastikan kedaulatan pangan hadir di Jawa Barat,” tutur Ridwan Kamil.
Para penyuluh ini juga menurutnya akan mendampingi calon peserta program Petani Milenial yang saat ini pendaftarnya pada 2022 lalu mencapai 20.000 orang, kemudian disaring menjadi tinggal 5000 orang.
“5000 ini sedang dimbing, mudah-mudahan tingkat keberhasilan lebih banyak dari tahun 2021 ya. Di 2021 itu 1.100 yang berhasil, yang kurang berhasilnya 500 peserta, kita kondisikan agar persentase keberhasilannya lebih banyak,” tuturnya.
