Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pemkab Purwakarta Minta Pusat Ikut Perjuangkan Nasib Honorer

Keberadaan honorer itu sangat membantu pekerjaan ASN, namun di sisi lain beban semuanya mulai dari gaji, tunjungan dll mereka itu ditanggung oleh pemda.
Asep Mulyana
Asep Mulyana - Bisnis.com 28 November 2022  |  23:06 WIB
Pemkab Purwakarta Minta Pusat Ikut Perjuangkan Nasib Honorer
ASN. - Kemendagri
Bagikan

Bisnis.com, PURWAKARTA - Pemkab Purwakarta berharap bantuan dari pemerintah pusat untuk memperjuangkan nasib para honorer di wilayah ini untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha menjelaskan berdasarkan data yang ada jumlah honorer di lingkup Pemkab Purwakarta berkisar 5.900 orang.

Di satu sisi, keberadaan honorer itu sangat membantu pekerjaan ASN, namun di sisi lain beban semuanya mulai dari gaji, tunjungan dll mereka itu ditanggung oleh pemda.

"Makanya, 2023 mendatang kami mengusulkan agar anggaran untuk kebutuhan PPPK di lingkungan Pemkab Purwakarta dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau dari APBN. Sebab jika mengandalkan kemampuan APBD, itu tidak akan bisa," ujar Norman kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

Norman mengungkapkan tahun ini Pemkab Purwakarta sedang melakukan proses perekrutan PPPK dengan jumlah 349 orang. Sedangkan, jumlah honorer yang ada sebanyak 5.900 orang. 

"Kemampuan APBD kita tahun ini hanya bisa menyediakan anggaran untuk PPPK dengan jumlah 349 orang. Makanya kita butuh bantuan dari pusat," kata dia.

Karena, kata dia, ada kebutuhan yang mendesak saat ini yaitu untuk tenaga PPPK di Kabupaten Purwakarta saat ini yaitu formasi guru dan tenaga kesehatan.

"Formasi PPPK untuk tenaga guru dan kesehatan sangat diperlukan dan kita berharap di tahun 2023 anggarannya bisa dibiayai oleh pusat," ujar Norman.

Norman menambahkan, usulan agar anggaran PPPK bisa dibiayai dari APBN bukan dari APBD tersebut bukan hanya diusulkan Pemkab Purwakarta, tetapi dari sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. (K60)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

purwakarta
Editor : Ajijah
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
back to top To top