Bisnis.com, BANDUNG - Ketahanan pangan menjadi isu yang terus digalakkan di tengah ancaman inflasi akibat ketidakpastian ekonomi global. Hanya saja, hal tersebut dinilai tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan bagaimana ekosistem ketahanan pangan dalam negeri masih dinilai amburadul.
Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi mengatakan, wajar saat ini pemerintah mewaspadai inflasi yang mungkin akan terjadi melebihi dari yang diperkirakan. Pasalnya, penyebab kenaikan inflasi dari faktor eksternal yang disebabkan oleh harga energi dan pangan masih terus terjadi dan tidak bisa dihindari.
"Sekarang kan sudah terlihat, inflasi sudah melebihi dari prediksi hampir 4 persen, makanya sekarang kita lihat bagaimana upaya pemerintah menahan dampak ini," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (18/8/2022).
Menurut Acu, sapaan akrabnya, akumulasi ini memang akan terus terjadi di tengah ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dan sejumlah komoditas pangan, seperti gandum, kedelai dan komoditas lain yang pasokannya tidak terpenuhi oleh produksi dalam negeri.
Namun kata dia, dampak inflasi sebenarnya masih bisa diredam dengan mengintervensi rantai pasok dan juga harga komoditas yang bisa diproduksi secara domestik. "Kita kan bisa memproduksi bawang merah, bawang putih, jagung, minyak goreng, telur ayam dan komoditas lain yang bisa didorong untuk ditingkatkan produksinya, itu kan ada dikuasai kita," kata Acu.
Hanya saja, Acu melihat hal ini juga lah yang justru tengah menjadi permasalahan di dalam negeri. Bagaimana tata kelola ketahanan pangan dikatakannya masih sangat berantakan.
"Permintaan telur kan masih dipenuhi oleh produsen domestik, tapi tetap masalahnya pakan, DOC [day old chick], hingga vaksinnya dikendalikan oleh segelintir orang, begitu pun komoditas lain, seperti minyak goreng, kita bisa surplus produksi, tapi tetap tidak bisa terkendalikan karena dikuasai juga oleh segelintir orang," imbuhnya.
Ketidakberdayaan pemerintah dalam kemandirian pangan semakin terasa lantaran disebut tak memiliki Neraca Bahan Makanan (NBM) yang bisa menjadi basis data untuk mengetahui kondisi penyediaan dan penggunaan pangan di suatu wilayah baik lingkup Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Negara.
"Celakanya kita tidak memiliki Neraca Bahan Makanan, jadi seperti tidak memiliki sense of crisis tahu-tahu terjadi lonjakkan harga saja, dan ini terus berulang," ungkap Acu.
Ia menilai, keseriusan pemerintah untuk menciptakan kemandirian pangan tidak hanya sebatas dari jargon dan instruksi agar produksi pangan harus di tingkatkan di tiap daerah yang memiliki potensi. Lebih dari itu, ketahanan pangan bisa terlaksana saat pemerintah memiliki langkah nyata, mulai dari jangka pendek dengan melakukan kebijakan fiskal, hingga jangka panjang denan memperbaiki rantai pasok di pasar.
"Masalahnya marginal physical product (MPP) yang tidak sehat, bagaimana keuntungan terlalu besar di tingkat distributor dan pedagang. Ini harus diperbaiki kalau memang ingin menstimulasi peningkatan produksi pangan," imbuhnya.
Dengan begitu, petani akan mendapatkan jaminan harga dan percaya diri untuk terus memroduksi produk pangan dan bahkan terus meningkatkan kapasitas produksi. "Jadi petani, peternak itu menjalankan usaha tidak bersifat spekulatif, tapi terjamin oleh pemerintah," jelasnya. (K34)
