Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Baru 21 Persen UMKM Jabar Terjamah Kredit Perbankan

Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jabar masih menghadapi persoalan dalam mengakses kredit perbankan.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (kanan)
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (kanan)

Bisnis.com, BANDUNG--Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jabar masih menghadapi persoalan dalam mengakses kredit perbankan.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan jumlah pelaku usaha mikro di Jabar mencapai angka 85 persen. "Yang mengakses perbankan baru 21 persen," katanya kepada Bisnis, Senin (15/8/2022).

Menurutnya sejatinya UMKM yang belum mendapat fasilitas kredit dari perbankan masih tinggi. Di negara maju jumlah UMKM yang mengakses kredit biasanya mencapai di atas 30 persen.

"Masih banyak yang belum. Di negara maju itu minimal 30 persen dari jumlah total UMKM, ini termasuk mengakses KUR [kredit usaha rakyat]. 21 persen itu sudah termasuk KUR," katanya.

Pihaknya menilai kendala UMKM selalu gagal saat berhadapan dengan BI checking. Persoalan klasik ini menurutnya terjadi di mayoritas pelaku usaha yang tengah mencoba menaikkan modal usaha.

"Dari total kredit yang disalurkan perbankan di Jawa Barat kita baru 21 persen. Kita sebenarnya cukup ti nggi secara nasional yang masih 18 persen. Kita sudah 21," ungkapnya.

Kusmana menargetkan prosentase UMKM penerima kredit di Jabar terus beringsut naik. Tahun 2023 pihaknya menargetkan jumlahnya mencapai 23 persen.

Sebelumnya, pada puncak Peringatan Hari Nasional (Harnas) UMKM tahun 2022 di Bandung, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebut transformasi digital menjadi kunci bagi UMKM untuk pulih dari pandemi dan membuatnya semakin kuat bertahan menghadapi ancaman resesi.

MenKopUKM Teten Masduki dalam acara Peringatan Harnas UMKM di Cihampelas Walk, Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/8/2022) mengajak semua pihak untuk memanfaatkan momentum Harnas UMKM sebagai dukungan bagi para pelaku UMKM agar cepat pulih dan mampu bertahan di tengah ancaman resesi global.

“Saat ini perekonomian Indonesia pulih lebih cepat dibanding negara-negara lain yaitu tumbuh 5,44 persen pada semester I tahun 2022,” kata Menteri Teten.

Hal ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk mempertahankan perekonomian domestik tetap aman melalui sejumlah kebijakan seperti program sosial, pemberian subsidi, suku bunga, dan penguatan produk dalam negeri khususnya UMKM dalam beberapa Kementerian/Lembaga (K/L).

"Terutama program digitalisasi yang sangat masif telah membuat UMKM mampu bertahan dan bahkan berekspansi pada masa pandemi," kata MenKopUKM Teten Masduki.

Menteri Teten mengatakan, perekonomian dunia selanjutnya diprediksi masih tumbuh lebih lambat. Bahkan IMF telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen untuk tahun 2022 dan tahun depan lebih lemah lagi dari 3,6 persen ke 2,9 persen.

"Untuk itu kita perlu terus menjaga ekonomi domestik sebagai sumber pertumbuhan dan khususnya UMKM. Tetapi kita juga perlu menciptakan peluang untuk perluasan pasar luar negeri," katanya.

Di satu sisi, adopsi teknologi dan inovasi digital berpotensi untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas, dan pemulihan ekonomi. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun di tahun 2020-2030 dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Diakui MenKopUKM, selama dua tahun pandemi mendorong UMKM bertransformasi digital, 19 juta UMKM saat ini masuk dalam ekosistem digital, tumbuh sekitar 137 persen dari sebelum pandemi.

“Kita optimistis target 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024 dapat tercapai, termasuk di dalamnya target 1 juta produk UMKM on-boarding dalam e-katalog belanja pemerintah pusat dan daerah di tahun 2022,” katanya.

Saat ini Menteri Teten mengatakan, tidak hanya e-commerce yang bertumbuh, platform lainnya juga berkembang seperti penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi (edutech), properti berbasis teknologi (property-tech), transportasi online (ride hailing), dan pelayanan kesehatan berbasis teknologi (healthtech).

Pada 2030, nilai transaksi digital di Indonesia diperkirakan mencapai masing-masing Rp160,4 triliun, Rp575 triliun, Rp202,4 triliun, Rp401 triliun, dan Rp471,6 triliun.

"Konsumsi masyarakat harus didorong bagaimana daya beli masyarakat diperkuat, menciptakan lapangan kerja, mendorong masyarakat membeli dan belanja produk dalam negeri atau produk UMKM," kata MenKopUKM.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan Indonesia mampu bertahan dari gejolak ekonomi, salah satunya dengan pemberdayaan UMKM.

"Kalau kita lihat, tidak ada di dunia Hari UMKM. Banyak negara perang bahkan menjadi negara gagal atau bangkrut seperti Yugoslavia, karena tidak memiliki kekuatan ekonominya dari UMKM," katanya.

Ia merinci, saat ini pertumbuhan ekonomi Jabar mencapai 5,6 persen dengan inflasi di kisaran angka 4 persen.

"Selama pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari inflasi, Insya Allah kita aman. Negara-negara krisis itu karena inflasinya lebih tinggi. Harga energi naik 5 kali lipat, harga pangan 3 kali lipat. Bisa dibilang negara Eropa banyak yang lebih sulit dari Indonesia," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper