Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menggelar inspeksi ke pasar tradisional dan ritel modern serta toko parsel di Kota Bandung dalam rangka pengawasan dan pembinaan perlindungan konsumen menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HKBN) Idulfitri 2022.
Kepala Disperindag Jabar Iendra Sofyan mengatakan pihaknya melakukan pengawasan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), juga Disperindag Kota Bandung sesuai regulasi pengawasan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dimana ada kewenangan pengawasan di provinsi bersama kabupaten/kota, juga terkait UU Perlindungan Konsumen.
Pengawasan dilakukan di pasar tradisional Andir Kota Bandung dan Transmart Trans Studio Mall Kota Bandung, juga beberapa lokasi penjual parsel.
“Kami memastikan pengawasan terhadap barang dan komoditas yang harus memenuhi standar antara lain SNI, masa kedaluarsa, sertifikat halal, kandungan lokal dalam negerinya, sampai pengawasan pada penggunaan atau adanya kandungan zat berbahaya pada produk makanan,” katanya di Bandung, Kamis (21/4/2022).
Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan langsung petugas BPOM menemukan masih ada pedagang yang menjual produk makanan memakai zat warna dan pengawet di Pasar Andir. Sementara di Transmart TSM, hasil pemeriksaan sayuran tidak ditemukan zat berbahaya.
“Di Andir ditemukan ada penjual kerupuk memakai warna berlebihan dan borax, kita tarik, BPOM juga membuat berita acara. Di Transmart untuk sayuran alhamdulillah hasil pemeriksaan kita negatif,” katanya.
Atas temuan ini, Iendra memastikan pihaknya sudah meminta pihak penjual untuk menarik dan tidak memperjualbelikan, kemudian melakukan pembinaan pada produsen atau industri kecil menengah yang memproduksi kerupuk tersebut.
Pada pengelola ritel, pihaknya mewanti-wanti agar barang yang masuk untuk dilakukan pengontrolan kualitas guna menghindari munculnya temuan berbahaya.
“Temuan ini evaluasi bagi kami, pemerintah, bahwa persyaratan [soal keamanan produk] ini harus dipenuhi oleh produsen. Apalagi kita memiliki program Petani Milenial, apabila ingin dibeli oleh ritel harus memenuhi persyaratan. Hasil pengawasan ini terpenting juga menunjukan adanya ketersediaan stok dan harga yang terkendali,” tuturnya.
Disperindag Jabar memastikan pengawasan dan perlindungan konsumen tidak hanya dilakukaan saat menjelang HKBN namun secara berkala bersama BPOM dan dinas lain menggelar hal yang sama.
“Tidak hanya HBKN, kita lakukan secara berkala. Dan pengawasan tidak hanya pada makanan, tapi juga pada barang elektronik dan lain-lain, salah satunya melihat kandungan komponen dalam negeri yang harus mencapai 40 persen,” katanya.
Iendra juga berharap pengawasan dan upaya perlindungan konsumen ini mendorong para produsen untuk berlaku jujur dalam menghasilkan produk sesuai aturan dan standar. Sementara dari sisi konsumen pihaknya mendorong untuk makin pintar dalam memilih produk yang dibeli terutama terkait keamanan dan kesesuaian standar.
“Apabila tidak sesuai standar konsumen harus mau bertanya, pada pengelola ritel atau pasar. Kami juga akan aktif melakukan pengawasan,” katanya.
.jpg?w=300&h=221)
