Bisnis.com, BANDUNG - Jawa Barat diyakini akan mampu menjadi penopang bonus demografi nasional pada 2045 mendatang. Hal tersebut berbanding lurus dengan keharusan meningkatkan kualitas generasi muda agar nantinya bisa menjadi berkah saat usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif dalam sepuluh-dua puluh tahun mendatang.
Salah satu yang digenjot oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah membentuk Petani Milenial untuk mengatasi masalah pangan di tengah pesatnya pertumbuhan industri.
Ada banyak tantangan di masyarakat yang bisa dijawab oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program Petani Milenial ini. Sehingga, permasalahan yang dianggap tidak ada solusi oleh generasi milenial bisa teratasi lewat program ini.
Berikut sejumlah permasalahan yang dirangkum Bisnis.com, yang kerap menimpa para petani muda taupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada umumnya.
1. Minim referensi
Para petani muda atau petani yang masih berusia milenial terkadang kekurangan referensi atau pun tokoh yang bisa diikuti jejaknya. Pasalnya, akses untuk mendapatkan referensi yang baik serta bimbingan langsung dari idolnya minim.
Alhasil, banyak waktu dihabiskan oleh para petani muda untuk mencoba-coba yang akhirnya waktu dan modal habis di jalan. Akhirnya, kapok untuk kembali ke ladang.
2. Sulitnya akses permodalan
Setelah petani muda mendapatkan ritme dan cara bertani atau beternak yang pas, terkadang petani kesulitan mendapatkan akses permodalan lantaran memang tidak masuk dalam persyaratan aplikasi perbankan.
Namun, permasalahan ini akhirnya terjawab dengan adanya program Petani Milenial yang memberikan akses permodalan yang mudah bagi para petani muda untuk menjalankan usahanya.
Hanya saja, skala akses permodalan ini harus diperluas agar standar ini juga bisa diterapkan kepada petani lainnya yang belum berkesempatan bergabung dalam program Petani Milenial.
3. Minim offtaker yang konsisten
Setelah memiliki ilmu yang cukup dan juga permodalan yang memadai, tantangan selanjutnya para petani adalah kemanan menjual produk yang diproduksinya dengan harga yang layak. Layak artinya para petani masih memiliki margin dari setiap produksinya.
Terkadang oknum offtaker membebani petani dengan mengharuskan para petani membeli benih atau pupuk dan pakan kepadanya. Setelah panen, oknum offtaker membeli hasil produksi petani dengan harga yang rendah.
Permasalahan ini sedikit banyak sudah teratasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.Yakni dengan membuka kemitraan dengan offtaker yang membutuhkan pasokan suplay sejumlah komoditas yang tidak bisa terpenuhi di lapangan.
Sehingga, ke depan, komunikasi antara offtaker dan petani bisa terjalin dengan baik agar petani bisa memproduksi komoditas yang permintaan pasarnya tinggi.
Bisnis Indonesia perwakilan Jawa Barat menggelar Program Jelajah Petani Milenial Juara. Perjalanan jurnalistik ini turut didukung oleh Humas Jabar dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Dinas Kehutanan Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Dinas Perkebunan Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, dan Bank BJB. (K34)
_1687503501.jpg?w=184&h=104)
