Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Badan Pengelola Cekungan Bandung yang sudah diproses cukup lama.
Badan ini akan berfungsi untuk menyelesaikan sejumlah masalah di aglomerasi Bandung Raya yang meliputi Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang.
"Ada berita baik, sudah lahir lembaga baru yaitu Badan Pengelola Cekungan Bandung. Sehingga lima wilayah yang sering bertengkar, kurang koordinasi urusan banjir, saling menyalahkan, itu sekarang punya tempat formal untuk mengkoordinasikan," katanya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (31/3/2022).
Pihaknya mencatat ada empat isu krusial yang akan diurus lembaga ini. Pertama, tata ruang.
"Isu yang dikelola lembaga baru ini ada empat, pertama tata ruang kan Bandung Utara suka salah-salahan, itu Kota Bandung ini Bandung Barat contoh ya," katanya.
Kedua, soal sumber daya air yang salah satunya mengurus banjir yang selalu jadi masalah rutin tiap tahun.
"Kedua, sumber daya air. Cimahi pernah menganggarkan penanganan banjir, di Kabupatennya belum, jadi gak selesai. Tapi sudah ada contohnya Kota Bandung dengan Cimahi bikin kolam retensi," ujarnya.
Lalu masalah transportasi dan persampahan yang seringkali menciptakan ego sektoral antardaerah.
"Tapi karena isunya kompleks tidak hanya urusan air, maka minimal empat urusan kita sepakati, tata ruang, sumber daya air, transportasi dan persampahan. Kalau itu kompak rutin, insya Allah warga di lima wilayah ini akan merasakan manfaatnya karena mengelolanya tidak sendiri-sendiri," tuturnya.
Pembentukan badan tersebut sudah disetujui Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Presiden No 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
"Jadi dalam teori pembangunan itu memang ada yang kelewat, di kota kabupaten itu ada tipe peradaban namanya aglomerasi. Kan kerasa waktu Covid aglomerasi dikhususkan. Itu karena gak ada lembaganya. Perpres-nya sudah turun 2018, maka kita lahirkan," jelasnya.
