Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui penyerapan belanja daerah pada 2021 hanya 54 persen. Akibatnya, pembangunan di daerah tersebut tidak maksimal.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebutkan berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat menyebutkan, belanja daerah Kabupaten Cirebon masih sangat minim dan diminta memaksimalkan sebelum tahun anggaran 2021 selesai.
"Pembangunan kurang jalan, saya lihat ada beberapa dinas yang mempunyai kegamangan. Saya juga minta dinas harus mampu berinovasi," kata Imron.
Imron mengatakan, seluruh OPD pada tahun selanjutnya harus bekerja secara maksimal dan jangan sampai melakukan belanja daerah hanya 50 persen saja.
Kabupaten Cirebon, kata Imron, saat ini memiliki Tim Akselerasi Pembangunan Daerah (TAPD). Tim tersebut bekerja membantu pemerintah menyempurnakan rencana pembangunan yang sudah disusun.
Selain itu, tim pun bergerak untuk mendatangkan lebih banyak anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten tersebut.
Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru 59,52 persen atau Rp730,13 triliun dari pagu Rp1.224,73 triliun per akhir Oktober 2021.
Pihaknya menegaskan, pemerintah daerah harus segera menyerap anggaran belanja APBD. Hal ini karena hanya tersisa 1,5 bulan sebelum tutup tahun anggaran pada 24 Desember 2021.
